Pemprov DKI Tak Mampu Bangun 232.214 Rumah DP Rp 0 Sesuai Target RPJMD, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan alasan mengapa tak mampu membangun rumah dengan down payment (DP) Rp 0 sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Untuk diketahui, berdasarkan RPJMD 2017-2022 pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI menargetkan membangun 232.214 unit hunian DP Rp 0.

Namun, hingga menjelang masa jabatan Anies berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut 3.322 Unit Hunian DP Rp 0 Sudah Terbangun, Akan Ada 3.000 Unit Lagi

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, pembangunan rumah dengan DP Rp 0 terdampak pandemi Covid-19.

"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," ujar Sarjoko saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).

Karena alasan pandemi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memangkas target pembangunan rumah DP Rp 0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Targetkan 700 Unit Hunian DP Rp 0 Rampung 2024

Setelah mengusulkan pemangkasan target rumah DP Rp 0, Sarjoko menuturkan, Pemprov DKI Jakarta hendak bekerja sama dengan pihak swasta maupun BUMN untuk menyediakan 10.460 unit hunian.

Sarjoko menyatakan, Pemprov DKI hendak mengajak pihak swasta untuk turut bertanggung jawab menyediakan hunian bagi warga.

"Sekarang ini kami kan sudah mencoba mengoptimalkan. Memang semuanya tak menjadi tanggung jawab Pemprov sendiri, tetapi bagaimana swasta mengambil peran di situ," tutur dia.

Baca juga: Keyakinan Anies soal Program Rumah DP Rp 0 yang Akan Tetap Berlanjut Meski Ia Sudah Lengser dari Jabatan...

Adapun dalam draf perubahan RPJMD, dari 10.460 unit hunian DP Rp 0, Pemprov DKI menargetkan 6.971 unit dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, sedangkan 3.489 unit lainnya disediakan oleh BUMN.

Namun, usulan perubahan RPJMD itu hingga kini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"Intinya kan kami sudah melakukan evaluasi terhadap RPJMD dan kami sudah mengusulkan untuk perubahan RPJMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor," kata Sarjoko.

"Ini kan semua masih berproses, kami belum ada keputusan final terkait dengan target RPJMD," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Sarjoko menampik pembangunan rumah DP Rp 0 tak sesuai target karena Yoory Corneles Pinontoan, yang saat itu menjabat sebagai direktur utama BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya, terjerat kasus korupsi.

"Oh, enggak, enggak," sebut dia.