Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/09/2022, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf mengingatkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 23 tahun 2022 agar tepat sasaran.

"Komisi C telah meminta Pemprov DKI untuk mengkaji lagi program pembebasan PBB-P2 sebagai upaya pemulihan ekonomi," kata Yusuf dikutip dari Antara, Kamis (8/9/2022).

Yusuf mengatakan kebijakan itu harus ditinjau ulang karena saat ini sudah menjamur rumah klaster yang dimiliki masyarakat menengah ataupun mampu dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar, namun harga total pembeliannya jauh di atas nominal tersebut.

Baca juga: Ketika Pemprov Korbankan Rp 2,7 Triliun untuk Bebaskan PBB Warga Jakarta...

Adapun Pergub 23 tahun 2022 berisi ketentuan warga DKI yang NJOP rumahnya di bawah Rp 2 miliar akan mendapatkan pembebasan PBB. Sementara yang NJOP-nya di atas Rp 2 miliar mendapatkan pembebasan sebagian pajaknya untuk luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi.

Padahal masih banyak pemilik rumah warisan yang luasnya tidak besar, namun berada di pinggir jalan protokol ataupun di kawasan yang memiliki nilai tanah mahal seperti di Jakarta Selatan dan Pusat.

Mereka masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah namun tidak masuk dalam kriteria mendapat keistimewaan kebijakan tersebut.

"Kebanyakan dari mereka biasanya mendapatkan lungsuran lahan berupa warisan dan mereka dalam status pensiunan. Ini kan yang perlu dikaji ulang, apakah program tersebut sudah tepat sasaran untuk masyarakat kita," katanya.

Yusuf berharap jangan sampai orang yang mampu dapat kemudahan, tetapi orang-orang yang tidak mampu seperti pemilik tanah masih warisan tidak dibantu.

Baca juga: Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pakar Ingatkan Potensi Salah Sasaran

Dalam waktu dekat, dia menyebutkan bahwa Komisi C akan memanggil Bapenda DKI untuk dimintai penjelasan secara detail faktor pendukung pembentukan Pergub itu.

"Komisi C sebenarnya mendukung selama itu untuk masyarakat, akan tetapi harus matang kajiannya untuk memastikan tepat sasaran, makanya Komisi C akan memanggil Bapenda segera," ucapnya.

Yusuf juga mengimbau agar Bapenda DKI lebih aktif lagi untuk membuat program-program dalam pemungutan pajak daerah untuk menutup pendapatan yang berkurang karena adanya kebijakan PBB Gratis ini.

"Kita harus jemput bola, harus lebih tegas pada pajak yang sempat rendah selama COVID-19, seperti pajak hotel, restoran dan hiburan. Ini harus digenjot untuk mengimbangi kebijakan tersebut. Mudah-mudahan ketiga jenis pajak itu bisa menutup," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Megapolitan
BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
'Commitment Fee' Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

"Commitment Fee" Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

Megapolitan
Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Megapolitan
BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Megapolitan
Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Megapolitan
Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Megapolitan
Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Megapolitan
Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Megapolitan
Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Megapolitan
Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Megapolitan
Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.