Ketika Gubernur DKI Anies Baswedan Turut Jadi Korban "Hacker" Bjorka...

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir-akhir ini Indonesia digegerkan dengan ulah hacker Bjorka yang terlibat dalam kasus kebocoran data.

Bjorka telah membagikan data sensitif sejak akhir Agustus hingga awal September.

Bjorka awalnya membagikan data sensitif milik warga Indonesia ke publik melalui Breached Forums. Data sensitif itu meliputi nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, dan sebagainya.

Bjorka mengklaim memperoleh data tersebut dari berbagai sumber, seperti operator internet Indihome, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan proses registrasi kartu SIM (SIM card).

Tak lama setelah membagikan data sensitif warga Indonesia di Breached Forums, Bjorka lantas memperluas aksinya dengan model dan media yang berbeda.

Baca juga: Soal Kebocoran Data, Netizen RI Lebih Kesal ke Pemerintah Ketimbang Hacker Bjorka

Terbaru, Bjorka tak lagi membagikan data sensitif warga Indonesia, tapi melakukan doxing (menyebarkan data pribadi seseorang untuk menyerangnya) terhadap sejumlah pejabat publik, seperti Johnny G Plate, Puan Maharani, Anies Baswedan, dan lainnya.

Aksi doxing pejabat publik itu dilakukan lewat grup Telegram. Setelah membagikan data pribadi para pejabat di Telegram, Bjorka lantas mengirim pesan ke pejabat terkait lewat akun Twitter miliknya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara mengenai data pribadinya yang dibocorkan oleh hacker Bjorka.

Ia menegaskan bahwa data yang disebarkan oleh Bjorka tidak sepenuhnya benar.

"NIK-nya salah. Nomor HP-nya juga salah. Itu enggak tahu saya, (Bjorka) ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Data Pribadinya Disebarkan Hacker Bjorka, Anies: Kebanyakan Salah Data-datanya

Sementara itu, dalam rentang waktu tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) telah melakukan penelusuran lebih lanjut.

Dari beberapa kasus kebocoran data yang melibatkan Bjorka, Kominfo telah merespons bahwa kesalahan bukan dari sistem internal.

Bjorka sendiri merupakan seorang anggota forum diskusi online “Breached Forums”, yang memiliki alamat “breached.to”.

Bareskrim turun tangan

Terkait kasus tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri turun tangan mengusut serangan siber oleh hacker Bjorka.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim penyidik Dittipidsiber sudah masuk ke dalam tim terpadu yang dibentuk pemerintah.

"Iya, tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk dalam tim terpadu," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).

Kendati demikian, Dedi belum menjelaskan lebih jauh soal langkah yang akan diambil penyidik Bareskrim untuk mengusut soal serangan siber dari hacker Bjorka.

"Menunggu update dari Siber," tambah dia.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] DPRD DKI Usulkan Pemberhentian Anies | Duduk Perkara Video Viral Polisi Arogan Halangi Jalan

Pembentukan Timsus

Di sisi lain, merespons kebocoran data itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran terkait untuk membentuk tim khusus dalam menangani kasus kebocoran data.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate usai menghadiri rapat di Istana Merdeka, Jakarta (12/9/2022).

Johnny mengatakan, dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas kasus kebocoran data di Indonesia ini, Johnny mengatakan bahwa akan ada tim yang disebut dengan “emergency response team”.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (13/9/2022).

Guna menjaga ruga digital di Indonesia, Johnny mengatakan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” imbuh Menkominfo.