Kompas.com - 14/09/2022, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melantik pejabat tinggi pratama.

Ia meminta tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikannya usai masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022.

"Artinya secara etislah kalau bicara mengenai Undang-Undang, enggak, tapi kan secara etis diserahkanlah kepada Pj yang baru," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: DPRD DKI Serahkan 3 Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri

Menurut Prasetyo, belakangan ini banyak sekali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak kompeten dilantik menjadi pejabat tinggi.

Padahal, kata dia, masih banyak SKPD lain yang lebih mumpuni untuk duduk di jabatan strategis itu.

"Karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD yang kena hukuman disiplin dilantik, gitu-gitu kan enggak bagus, masih ada ASN yang baik bisa menempati posisi itu," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, Anies tidak melanggar aturan apabila tetap membuat kebijakan strategis menjelang akhir masa jabatannya.

"Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," kata Yayan dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Profil dan Rekam Jejak 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Yayan mengatakan, jika larangan tersebut didasarkan pada Pasal 71 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota maka Anies sama sekali tidak menyalahi aturan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur selama satu satu bulan masa jabatan berakhir.

Ia menegaskan, Rapat Paripurna terkait pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 oleh DPRD DKI Jakarta hanya rangkaian proses administrasi.

Baca juga: Profil Bahtiar Calon PJ Gubernur DKI, Namanya Mencuat di Detik Terakhir

"Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalur Sepeda Sering Diterobos, 'Stick Cone' Dianggap Tak Ampuh Cegah Pengendara

Jalur Sepeda Sering Diterobos, "Stick Cone" Dianggap Tak Ampuh Cegah Pengendara

Megapolitan
Pelebaran Trotoar Disebut Sebabkan Kemacetan, Pemprov DKI: Jalan Kaki agar Tak Macet!

Pelebaran Trotoar Disebut Sebabkan Kemacetan, Pemprov DKI: Jalan Kaki agar Tak Macet!

Megapolitan
2 Sekolah Akan Dimerger, Nama Tetap SDN Pondok Cina 1, tapi Pakai Gedung SDN Pondok Cina 5

2 Sekolah Akan Dimerger, Nama Tetap SDN Pondok Cina 1, tapi Pakai Gedung SDN Pondok Cina 5

Megapolitan
Ekonom Sebut Kenaikan UMP DKI 2023 Seharusnya 10,55 Persen Sesuai Usulan Buruh, Ini Alasannya

Ekonom Sebut Kenaikan UMP DKI 2023 Seharusnya 10,55 Persen Sesuai Usulan Buruh, Ini Alasannya

Megapolitan
Diduga Cabuli Bocah di Kamar Mandi, Pria Disabilitas Mengaku Hanya Memandikan Korban

Diduga Cabuli Bocah di Kamar Mandi, Pria Disabilitas Mengaku Hanya Memandikan Korban

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara, Tentukan Status Kasus Konten 'Prank' Baim Wong-Paula

Polisi Akan Gelar Perkara, Tentukan Status Kasus Konten "Prank" Baim Wong-Paula

Megapolitan
2 Pencuri Motor Bersenjata Api Tepergok Warga Saat Beraksi di Tangerang

2 Pencuri Motor Bersenjata Api Tepergok Warga Saat Beraksi di Tangerang

Megapolitan
Bandelnya Masyarakat yang Masih Suka Membuang Minyak Jelantah Sembarangan

Bandelnya Masyarakat yang Masih Suka Membuang Minyak Jelantah Sembarangan

Megapolitan
Pengendara Makin Berani Caplok Jalur Sepeda sejak Tilang Manual Dihapus

Pengendara Makin Berani Caplok Jalur Sepeda sejak Tilang Manual Dihapus

Megapolitan
Hendak Berangkat Kerja, Paspampres di Bekasi Kaget Motornya Raib Digondol Maling

Hendak Berangkat Kerja, Paspampres di Bekasi Kaget Motornya Raib Digondol Maling

Megapolitan
Direksi Jakpro Dirombak Habis, Komisi B DPRD DKI: Ini Cuci Gudang

Direksi Jakpro Dirombak Habis, Komisi B DPRD DKI: Ini Cuci Gudang

Megapolitan
TNI AU Kirim Alat Sonar Cari Pilot Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung

TNI AU Kirim Alat Sonar Cari Pilot Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung

Megapolitan
IRT di Tangerang Sempat Belanja 'Online' Beberapa Menit Sebelum Bakar Diri

IRT di Tangerang Sempat Belanja "Online" Beberapa Menit Sebelum Bakar Diri

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 100 Miliar untuk PT MRT Jakarta Akuisisi KCI

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 100 Miliar untuk PT MRT Jakarta Akuisisi KCI

Megapolitan
Said Iqbal: Memalukan, Kenaikan UMP 2023 di Ibu Kota Lebih Rendah dari Majalengka hingga Subang

Said Iqbal: Memalukan, Kenaikan UMP 2023 di Ibu Kota Lebih Rendah dari Majalengka hingga Subang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.