Demo Kenaikan Harga BBM, Massa Paksa Masuk ke Balai Kota DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Demonstrasi dimulai pukul 15.30 WIB. Kemudian massa membakar ban di Jalan Merdeka Selatan atau di gerbang sisi timur Gedung Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.

Pada pukul 17.00 WIB, massa mencoba merangsek masuk ke Balai Kota. Pantauan Kompas.com, massa berhasil menggeser sedikit gerbang tersebut.

Baca juga: Pantau Situasi DKI hingga Bekasi dari Udara, Kapolda Metro: Situasi Kondusif

Sejumlah massa aksi yang memasuki Balai Kota DKI itu langsung diadang oleh kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Massa aksi kemudian perlahan mundur usai gerbang tersebut ditutup kembali oleh kepolisian dan Satpol PP. Meski demikian, massa aksi masih berusaha mendorong gerbang Balai Kota.

Untuk diketahui, tuntutan dalam aksi ini adalah agar DPRD DKI Jakarta keluar menemui massa aksi.

"Keluar Pak DPRD (DKI)," ujar massa aksi.

"Jangan terlalu nyaman untuk menutupi kesalahan para pemerintah yang duduk di dalam Balai Kota," kata massa aksi.

Baca juga: Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Apresiasi Demo Kenaikan BBM Tetap Kondusif

Adapun pemerintah telah resmi menaikan harga pertalite, solar dan pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Baca juga: Kisah Buruh Single Parent Ikut Demo di Patung Kuda: BBM Naik Mencekik Sekali...

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.