Riwayat Tangerang Selatan, Daerah Resapan Air yang Kini Jadi Langganan Banjir

Tingkat kapasitas daerah sedang dengan indeks risiko bencana 87,44 dari rentang 0-110.

BNPB merekomendasikan tujuh program prioritas kepada Pemkot Tangerang Selatan.

Prioritas pertama memperkuat kebijakan dan kelembagaan; kedua, mengkaji risiko dan perencanaan terpadu; ketiga, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana; kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana.

Baca juga: Akibat Hujan Deras, 6 Lokasi di Tangsel Banjir

Salah satu rekomendasi yang sejalam dengan evaluasi DPRD Kota Tangerang Selatan adalah penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana.

Anggota Komisi IV DPRD Tangerang Selatan, Alexander Prabu, menyebutkan, Pemkot Tangerang Selatan harus memetakan titik banjir yang terus berulang, seperti di Pondok Maharta dan Villa Mutiara. Pemetaan itu terperinci berdasarkan penyebab dari drainase, luapan kali atau lainnya agar mitigasinya tepat sasaran.

”Belum ada saluran terintegrasi. Pekan ini direncanakan ada pembahasan banjir dengan Pemkot dan pengembang supaya sinkronisasi mitigasi,” kata Alexander.

DPRD Tangerang Selatan juga mendorong anggaran Rp 300 miliar untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi Tangerang Selatan dalam APBD tahun 2023. Anggaran sebesar itu termasuk untuk penanggulangan banjir yang terus berulang.

”Ini supaya masalah banjir tertangani. Kalau tidak, wali kota dan wakilnya periode ini gagal,” ucap Alexander.

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Penanggulangan Banjir Tangerang Selatan Terjegal Lahan"