Massa Buruh Terkejut Saat Tiba di Gedung DPRD Depok: Bisa-bisanya Tempat Aksi Jadi Parkiran...

DEPOK, KOMPAS.com - Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Cilodong, Depok, Kamis (15/9/2022).

Saat tiba di lokasi, massa buruh dikejutkan dengan kondisi lokasi aksi dijadikan tempat parkir yang telah dipenuhi kendaraan roda empat.

Orator menyebutkan, buruh yang berunjuk rasa di depan DPRD Depok telah mencapai ratusan orang.

Mereka mengeluh tempat yang semestinya untuk menyampaikan pendapat malah dijadikan parkiran.

Baca juga: Temui Demonstran di Balai Kota Depok, Sekda Janji Sampaikan Tuntutan Buruh ke Wali Kota

"Sekali lagi teman-teman berkumpul, kita masih meyakini bahwa kita adalah massa aksi yang menghargai adanya konstitusi. Makanya kami, tertib dan aman," ujar seorang orator di atas mobil Komando, Kamis.

"Namun kita juga terkejut oleh pemandangan yang kita saksikan di depan kantor DPRD bisa-bisanya lokasi aksi dijadikan tempat parkir seperti ini," sambungnya.

Bahkan, ia menyebut DPRD Depok tak menghargai kedatangan massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi di Gedung tersebut.

"Selama saya berkeliling indonesia, baru kali ini tempat aksi kita dijadikan tempat parkir. Tadi, kita sudah ke balai kota tapi (Wali Kota) enggak mau menemui, sekarang DPRD-nya menjamu kami dengan tidak ramah," imbuh dia.

Adapun sejumlah federasi serikat buruh berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Selain Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh di Depok Tuntut Peningkatan UMK 15 Persen

Selain terkait harga BBM, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum pada 2023 sebesar 15 persen.

"Saat ini kita tahu bahwa BBM naik, setelah bertahun-tahun ditekan, upah tidak berpihak kepada buruh. Apakah akan diam? Tidak!" kata seorang perwakilan Forum Buruh Depok, Slamet, saat berorasi di atas mobil komando.

Adapun upah minimum Kota Depok atau UMK pada 2022 sebesar Rp 4.377.231,93. Besaran upah minimum ini naik Rp 37.717,2 dari tahun sebelumnya, yakni Rp 4.339.514,73.

Slamet menuturkan, kelompok buruh bakal melawan kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada nasib buruh.

"Selama ini kita diam, bekerja dengan baik untuk memajukan perusahaan namun saat ini kenyamanan kita sebagai buruh telah terusil. Buruh dengan mudahnya di PHK," kata Slamet.

"Kita datang di depan Wali Kota Depok, kita tunjukkan bahwa kita akan terus melawan kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh," tutur dia.