Pengembangan Kawasan Heritage Terbentur Anggaran, Bima Arya Akan Bahas ke Pemerintah Pusat

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kawasan heritage (warisan budaya) di tiap kota.

Bima menilai bahwa banyak pemerintah daerah yang terbentur kendala dalam mengembangkan kawasan heritage-nya, salah satunya berkait anggaran.

Karena itu Bima yang saat ini menjabat sebagai Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), akan membawa isu persoalan tersebut kepada pemerintah pusat bahkan kepada para calon presiden (capres) untuk menyusun formula pengembangan kawasan heritage. 

Baca juga: Penataan Kawasan Heritage Gresik Terus Dikerjakan, Kelar Tahun Ini

"Ini terkait dengan visi top leaders kita. Saya tidak tahu apakah republik ini dengan kementerian terkait pernah menghitung apabila Indonesia fokus untuk menjadi negara yang betul-betul memaksimalkan potensi heritage-nya. Karena kita tidak kalah. Itu karakter dasar yang luar biasa," ungkap Bima, Senin (19/9/2022).

"Jangan-jangan ini lebih strategis dibanding kita mengejar target-target yang lain. Karena anggota JKPI ini ada 73 kota/kabupaten," sambung Bima.

Bima menuturkan, dengan kondisi tersebut maka perlu kolaborasi dengan pusat karena pemerintah daerah banyak  keterbatasan, tidak saja anggaran tapi juga wewenang dan otoritas.

Baca juga: Tantangan Proyek MRT Harmoni-Mangga Besar, Lewati Kawasan Heritage

"Sering kali kita terbentur oleh persoalan itu. Aturan yang belum kuat, belum ada dasarnya, di banyak tempat warga tidak paham kalau itu heritage, main bongkar. Padahal kalau digarap dengan kuat, banyak values, banyak sekali cerita inspiratif," tutur Bima

"Tetapi keluarga yang punya bangunan ini bingung karena tidak punya uang untuk renovasi. Kita perlu regulasi-regulasi seperti ini sehingga persoalan atas hak atau kepemilikan tidak menjadi kendala."

"Makanya visi tadi harus diturunkan dalam bentuk sistem kolaborasi yang canggih," pungkas Bima.