JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tokoh perempuan sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Menurut dia, terdapat dua sosok perempuan yang cocok diusulkan menjadi Pj Gubernur DKI.
Salah satunya adalah Suharti selaku eks Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta.
"Sebagai contoh, Ir Suharti pernah menjadi Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI, sebelum sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)," ucap Gilbert, kepada awak media, Senin (19/9/2022).
Baca juga: Anggota F-PDIP DPRD DKI Minta Mendagri Ajukan Sosok Perempuan sebagai Calon Pj Gubernur DKI
Ia mengakui, selama menjabat di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Suharti menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif Jakarta.
"Selama menjabat, (Suharti) juga mempunyai rekam jejak yang baik dan komunikasi dengan DPRD juga baik," tuturnya.
Selain Suharti, kata Gilbert, Chatarina Girsang selaku Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek juga dinilai cocok diusulkan sebagai calon Pj Gubernur DKI.
Penilaian itu dilihat dari latar belakangnya yang juga merupakan eks Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Irjen Kemendikbud dan Ristek Chatarina Girsang juga layak untuk diajukan sebagai calon perempuan untuk Penjabat Gubernur. Rekam jejak yang baik, mantan Direktur di KPK," sebut Gilbert.
Baca juga: Pengamat Tata Kota: PR Pj Gubernur Usai Anies Lengser, Banjir dan Macet
Anggota Komisi A DPRD DKI itu sebelumya menyatakan, menurut dia, proses pemilihan Pj Gubernur harus berjalan secara demokratis.
Kata Gilbert, agar demoraktis, Kemendagri sebaiknya mengajukan tokoh perempuan sebagai calon Pj Gubernur DKI.
Sebab, ketiga nama calon Pj Gubernur DKI yang diajukan oleh legislatif Jakarta pada pekan lalu merupakan laki-laki.
"Ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon (Pj Gubernur DKI) dari pihak Kemendagri," kata Gilbert
Ia menyatakan, pengusulan nama perempuan itu harus sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku terkait syarat menjadi seorang Pj Gubernur DKI.
Di sisi lain, sosok perempuan itu juga harus mengenal seluk-beluk permasalahan di Ibu Kota.
Baca juga: Berkaca pada Polarisasi Pilgub 2017, Formappi Sebut Pj Gubernur DKI Harus Figur Pemersatu
Pasalnya, sosok yang mengenal Jakarta dinilai bakal lebih mudah bekerja dan cepat beradaptasi.
Gilbert menilai, adanya nama calon Pj Gubernur DKI yang berjenis kelamin perempuan akan menjadi barometer bagi daerah lain.
Sementara itu, ia menyadari bahwa pemilihan Pj Gubernur DKI merupakan pilihan akhir Presiden.
"Tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan. Masyarakat Jakarta perlu memberi contoh (tentang) menyikapi kemajemukan yang dewasa dan rasionil," sebutnya.
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta telah memilih tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar 13 September 2022.
Tiga nama itu adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Baca juga: 28 Hari Jelang Purna Tugas, Anies Akui Kini Sedang Masa Panen
DPRD DKI lalu menyetorkan ketiga nama itu ke Kemendagri pada 14 September 2022. Presiden melalui Kemendagri lalu akan mengangkat Pj Gubernur DKI.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bakal purna tugas pada 16 Oktober 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.