Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Markas Ormas Kebal Penggusuran Bikin Pedagang Merasa Diperlakukan Tak Adil...

Kompas.com - 23/09/2022, 07:00 WIB
Joy Andre,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Terdapat 70 bangunan liar yang digunakan warga untuk berdagang terpaksa ditertibkan. Puluhan bangunan di sepanjang aliran Kali Jati, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, itu ditertibkan Kamis (22/9/2022) pagi.

Puluhan bangunan itu ditertibkan guna pemanfaatan bantaran kali untuk ruang terbuka.

Namun, penertiban yang awalnya berjalan lancar, tiba-tiba menuai protes.

Warga sekaligus pedagang bersitegang dengan pihak penggusur, yang tak lain dan tak bukan adalah Pemerintah Kota Bekasi.

Baca juga: Satpol PP Kota Bekasi Tertibkan Puluhan Lapak Pedagang di Bantaran Kali Jati, Empat Kantor Ormas Tak Ikut Dibongkar

Bukan tanpa alasan, gelombang protes warga terjadi lantaran dari 70 lapak pedagang yang digusur, empat markas organisasi masyarakat (ormas) justru berdiri kokoh.

Tak hanya sekadar berdiri, empat markas ormas yang hingga kini masih berdiri di sana, bahkan tak tersentuh oleh aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Perlu mediasi

Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah mengungkapkan semua bangunan di bantaran Kali Jati, memang akan digusur. Namun untuk markas ormas, pihaknya perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Kendati demikian, terkait dengan mediasi dengan ormas, Abi sendiri tak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tidak ditertibkannya markas ormas yang hingga kini tak mereka sentuh.

"Ada permasalahan yang harus diselesaikan, nanti lah kami sampaikan," ujar Abi di lokasi, Kamis (22/9/2022) pagi.

Baca juga: Pedagang Ancam Geruduk Kantor Lurah jika 4 Markas Ormas di Bantaran Kali Jati Bekasi Tak Ikut Dibongkar

Tidak jauh berbeda dengan Abi, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Solikhin turut mengatakan hal yang sama.

Dirinya beralasan, terkait penertiban kantor ormas, pihaknya perlu melihat kondisi stabilitas di lingkungan tersebut.

"Nanti akan kami lakukan pendekatan lagi. Untuk membuat persepsi yang sama bahwa ini niat baik untuk menata kota ini," imbuh Solikhin.

Ia bahkan tidak dapat menjelaskan secara pasti kapan markas ormas tersebut akan diratakan dengan tanah.

Terkesan tebang pilih

Pedagang yang protes pun geram dengan sikap Pemkot Bekasi. Para warga menganggap, bahwa penggusuran itu terkesan tak adil.

Sudiyono adalah satu dari sekian banyak pedagang yang mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, penggusuran yang terjadi ke lapak pedagang namun tidak dengan markas ormas, cenderung terkesan tebang pilih.

Ia mempertanyakan alasan Pemkot Bekasi tidak langsung menggusur kantor ormas tersebut, seperti yang dilakukan kepada para lapak pedagang.

Baca juga: Dianggap Mengganggu Aliran Sungai, 11 Bangunan Liar di Cibarusah Dibongkar Satpol PP

"Warga setuju kalau untuk pembangunan dan perbaikan ini semua dibongkar, tapi yang ini (bangunan ormas) kenapa tidak dibongkar? Ada apa di balik itu semua?" katanya.

Salah seorang pedagang lain yang tak ingin disebutkan namanya pun mempertanyakan hal yang sama.

Menurut dia, semua bangunan yang berdiri di sana mempunyai hak yang sama.

Jika penggusuran dilakukan kepada lapak pedagang, maka markas ormas juga perlu ikut diratakan.

"Kalau mau penertiban, jangan tebang pilih. Semua rakyat punya hak yang sama. Hancur, ya hancur semua, saya di sini juga bayar ke ormas," ucapnya.

Ancam geruduk kantor Lurah

Warga yang marah pun tak mau tinggal diam. Terakhir, mereka bahkan mengancam akan menggeruduk dan menyeret Lurah Kayuringin Jaya jika memang markas ormas tak kunjung ikut digusur.

"Kalau 2-3 hari bangunan ini (markas ormas) tidak dibongkar, saya seret itu Lurah," ucap Sudiyono.

Sudiyono juga meminta agar warga terus mendesak pihak pemerintah agar markas ormas yang masih berdiri, dapat merasakan hal yang sama dengan lapak para pedagang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com