Rumah di Ibu Kota Kini Diizinkan hingga 4 Lantai: Alasan, Ketentuan, dan Risikonya

"Sekarang dia bisa menambahkan ke atas, dia bisa sama-sama tinggal dengan keluaganya. Kakek-neneknya di bawah, anaknya dua orang di lantai dua. Lalu, lantai 3 (jadi) ruang bersama," ujar Anies.

Baca juga: Pergub RDTR Anies, Pulau G Reklamasi Diarahkan untuk Permukiman

Ketentuan Penambahan Lantai Bangunan

Adapun penambahan tingkat bangunan itu tak bisa dilakukan secara sembarangan. Pada pasal 113 ayat (2) disebutkan pembangunan rumah tapak dan rumah flat diberikan ketinggian bangunan paling banyak empat lantai.

Anies menegaskan bahwa akan ada ketentuan terkait luas ruangan, sumur resapan, dan lainnya, yang harus diterapkan oleh keluarga yang hendak meninggikan kediamannya.

"Ini akan punya dampak yang cukup besar. Jadi nantinya Jakarta tidak flat, tapi kotanya bisa meningkat lebih tinggi, punya nilai lahan yang lebih tinggi," ungkap dia.

Adapun ketentuan rumah flat atau rumah tapak mengacu pada pemanfaatan sub-zona R-1 dan sub zona R-2. Ketentuan tertuang dalam pasal 98 yang mana mengatur koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), hingga koefisien tapak basemen (KTB) bangunan mana saja yang diizinkan hingga 4 lantai.

Di samping itu, pada pasal 128 dan 133 pembangunan rumah tapak atau flat hingga empat lantai wajib menyediakan area parkir di dalam kavling atau memarkirkan kendaraan pada parkir komunal bagi yang memiliki kendaraan bermotor.

Selain itu, rumah juga wajib menerapkan prinsip ruang tumbuh untuk keseragaman atau rumah tumbuh, menerapkan prinsip zero delta Q, serta dapat menerapkan daur ulang sampah dan air.

Kemudian, pembangunan rumah juga tidak diperbolehkan menggunakan air tanah jika telah terlayani jaringan air bersih, dan menyediakan kolam retensi, biopori atau sumur resapan untuk menampung air hujan.

Baca juga: Anies: Pergub RDTR Mengakomodasi Rencana Jakarta Jadi Pusat Perekonomian

Risiko Penurunan Muka Tanah

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan perizinan tersebut harus dikaji lebih lanjut karena membutuhkan persyaratan ketat.

"Penerapan aturan tidak boleh sembarang, untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur bagian utara sebaiknya dilarang atau dibatasi ketat," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Nirwono berujar, pembatasan tersebut perlu dilakukan karena pertimbangan ekologis kepadatan dan ketinggian bangunan rumah tinggal yang akan menambah beban tanah.

Terlebih, kata Nirwono, ditambah dengan pemompaan air rumah tangga yang tidak terkendali justru akan mempercepat penurunan muka tanah, memperparah banjir rob, mempercepat kawasan psisir utara tenggelam.

Baca juga: Pergub RDTR Atur soal Perluasan Daratan, Pemprov DKI Sebut Itu Bukan Reklamasi

(Penulis: Muhammad Naufal, Larissa Huda | Editor: Irfan Maullana)