Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2022, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terhadap anggapan bahwa reklamasi sama saja dengan perluasan daratan pulau dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir.

Anggapan itu dinyatakan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Baca juga: PDI-P DPRD DKI Anggap Konsep Perluasan Daratan Sama Saja dengan Reklamasi

Menurut Riza, perbedaan pendapat terhadap pemaknaan reklamasi dengan perluasan daratan merupakan hal yang wajar.

"Itu biasa ya. Sekali lagi, itu kan perdebatan perbedaan (pendapat) itu biasa," tuturnya ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).

Ia menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak ingin berdebat dengan siapapun.

Politisi Gerindra itu menegaskan jajarannya ingin agar DPRD DKI beserta warga Ibu Kota bekerja sama untuk membangun Jakarta.

"Tidak perlu kita memperdebatkan dan memperuncing perbedaan. Justru saya ingin mengajak antara Pemprov dan DPRD, kita bermitra, bekerja sama, membangun Kota Jakarta," ucap Riza.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI menyatakan perluasan daratan tak sama dengan reklamasi.

Baca juga: PDI-P DPRD DKI Pertanyakan Konsistensi Anies atas Reklamasi Pulau G yang Diarahkan Jadi Permukiman

Menurut Gembong, lagi-lagi banyak pihak yang harus berdebat terkait istilah.

Dalam hal ini, hal yang ia maksud adalah soal perluasan daratan dan reklamasi.

"Ini akhirnya kita berdebat soal istilah kan. Kalau namanya memperluas daratan, apa yang terjadi? Dari laut kita jadikan daratan, kan reklamasi," kata Gembong, Jumat (23/9/2022).

Gembong menegaskan, untuk memastikan bahwa perluasan daratan berbeda dengan reklamasi, DPRD DKI harus mengetahui konsep yang tercantum dalam Pergub RDTR itu.

Baca juga: Reklamasi Pulau G Diarahkan Jadi Permukiman, PDIP DPRD DKI: Solusi Kekurangan Lahan di Daratan

"Kami perlu tahu dulu konsepnya apa, peruntukannya untuk siapa, kan perlu dijelaskan," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto sebelumnya berujar bahwa konsep perluasan daratan tersebut berbeda dengan reklamasi.

"Kalau reklamasi itu airnya (laut) dikasih daratan. Kalau ini (perluasan daratan) kan tidak (menutup air dengan daratan)," ujar dia, 21 September 2022.

Baca juga: Pergub RDTR Anies, Pulau G Reklamasi Diarahkan untuk Permukiman

Ia menyatakan, penerapan konsep perluasan daratan seperti layaknya membangun rumah apung di atas air.

Menurut Heru, pembangunan rumah apung belum memiliki dasar hukum hingga saat ini. Karena itu, konsep perluasan daratan tercantum dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2022.

"Jadi, ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air, kayak rumah apung. Sekarang kan aturan itu tidak ada," tutur Heru.

Ia menyebutkan, pembangunan rumah apung akan dikonsentrasikan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI Ungkap 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Berada di Wilayah Jakbar dan Jaktim

Dinkes DKI Ungkap 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Berada di Wilayah Jakbar dan Jaktim

Megapolitan
Siswi SD di Pondok Kelapa Hampir Diculik, Kepsek Imbau Orangtua Jemput Anaknya Langsung

Siswi SD di Pondok Kelapa Hampir Diculik, Kepsek Imbau Orangtua Jemput Anaknya Langsung

Megapolitan
Bripka Madih Disebut Pakai Baju Dinas Saat Patok Lahan di Bekasi Tanpa Izin, Bikin Warga Ketakutan

Bripka Madih Disebut Pakai Baju Dinas Saat Patok Lahan di Bekasi Tanpa Izin, Bikin Warga Ketakutan

Megapolitan
Polisi: Angela Dimutilasi Ecky secara Bertahap di Apartemen Setelah Sebulan Dibunuh

Polisi: Angela Dimutilasi Ecky secara Bertahap di Apartemen Setelah Sebulan Dibunuh

Megapolitan
Ada 2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Dinkes DKI Telusuri Riwayat Sakit Pasien dan Penggunaan Obat

Ada 2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Dinkes DKI Telusuri Riwayat Sakit Pasien dan Penggunaan Obat

Megapolitan
Serangan Balik terhadap Bripka Madih Usai Mengaku Diperas Penyidik Kepolisian

Serangan Balik terhadap Bripka Madih Usai Mengaku Diperas Penyidik Kepolisian

Megapolitan
Ecky Sembunyikan Jasad Angela Selama 3 Tahun di 3 Lokasi Berbeda

Ecky Sembunyikan Jasad Angela Selama 3 Tahun di 3 Lokasi Berbeda

Megapolitan
Ada 11 Galian Kabel di Jalan Warung Jati Barat, Lalu Lintas Tersendat

Ada 11 Galian Kabel di Jalan Warung Jati Barat, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Semrawutnya Jalan Jatinegara Barat: Angkot Berhenti di Tengah Jalan, Pengendara Motor Serobot Trotoar dan 'Busway'

Semrawutnya Jalan Jatinegara Barat: Angkot Berhenti di Tengah Jalan, Pengendara Motor Serobot Trotoar dan "Busway"

Megapolitan
Datangi Mapolda Metro Jaya, Warga Jatiwarna Bekasi Laporkan Bripka Madih Terkait Masuk Pekarangan Tanpa Izin

Datangi Mapolda Metro Jaya, Warga Jatiwarna Bekasi Laporkan Bripka Madih Terkait Masuk Pekarangan Tanpa Izin

Megapolitan
Curhat Penonton Konser Dewa 19 di JIS, Antre Sejam untuk Keluar Stadion

Curhat Penonton Konser Dewa 19 di JIS, Antre Sejam untuk Keluar Stadion

Megapolitan
Tiba di PN Jakbar, Teddy Minahasa Hadiri Sidang Tanggapan JPU atas Eksepsinya

Tiba di PN Jakbar, Teddy Minahasa Hadiri Sidang Tanggapan JPU atas Eksepsinya

Megapolitan
Transportasi Umum dari dan Menuju JIS Disebut Minim, Jak Pro Segera Lakukan Evaluasi

Transportasi Umum dari dan Menuju JIS Disebut Minim, Jak Pro Segera Lakukan Evaluasi

Megapolitan
Tak Ada Petugas, Pengendara Motor Bebas Terabas Trotoar di Jalan Fatmawati

Tak Ada Petugas, Pengendara Motor Bebas Terabas Trotoar di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Sidang Tanggapan JPU atas Eksepsi Teddy Minahasa Digelar Hari Ini

Sidang Tanggapan JPU atas Eksepsi Teddy Minahasa Digelar Hari Ini

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.