[POPULER JABODETABEK] Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Melorot, Keluhan Antrean Peralite di SPBU, Pemprov DKI Janji Tutup Lokasi Prostitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang hasil survey dari Nusantara Strategic Netwok (NSN) soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak dicari pembaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain itu, masyarakat yang berbondong-bondong mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke Vivo dan Shell daripada Pertamina masih jadi perhatian pembaca. Selain menghindari antrean, peralihan itu terjadi karena faktor harga.

Buntut kekerasan seksual hingga prostitusi yang terjadi belakangan ini, Pemprov DKI Jakarta berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum. Berikut paparannya:

1. Kepuasan terhadap Kinerja Anies Melorot

Lembaga survei Nusantara Strategic Netwok (NSN) mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melorot hingga mencapai 30,3 persen.

Direktur Program NSN, Riandi, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Anies mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen," kata Riandi. Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

2. Pertalite Dinilai Lebih Boros

Usai pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, sejumlah warga memilih mengisi bensin di Vivo dan Shell daripada Pertamina.

Sebagian konsumen memilih mengisi bensin di SPBU Vivo karena antreannya tidak begitu panjang seperti saat mengisi bensin di SPBU Pertamina. Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Ahli Ungkap Sejumlah Dugaan Penyebab Pertalite yang Kian Boros

3. Pemprov DKI Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum.

"Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, dimana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria dilansir dari Antara, Sabtu (24/9/2022).

Menurut Riza, Pemprov DKI akan mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PP termasuk instansi terkait lainnya untuk segera menutup lokasi prostitusi. Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: 5 Fakta Penangkapan 5 Muncikari Prostitusi Anak di Pasar Minggu