Sejarah Panjang Pulau G yang Kini Dipenuhi Sampah dan Terkikis Air Laut

JAKARTA, KOMPAS.com- Enam tahun tak berpenghuni, Pulau G di Teluk Utara Jakarta kini dalam kondisi memprihatinkan. 

Sampah menumpuk di sepanjang pesisir pulau itu saat Kompas.com berkunjung ke sana pada Senin (26/9/2022) . Rumput setinggi paha orang dewasa tumbuh tak beraturan. 

Luas pulau itu juga bahkan disebut sudah berkurang akibat terkikis abrasi air laut. 

Padahal, Pulau G dibangun dengan biaya tak sedikit. Pulau ini menjadi salah satu pulau dalam proyek reklamasi Teluk Utara, Jakarta, yang sudah digagas sejak puluhan tahun silam. 

Menilik jauh ke belakang, reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto.

Keputusan reklamasi teluk Jakarta tertuang pada Keputusan Presiden Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Tanggung jawab reklamasi dibebankan kepada kepala daerah, yakni gubernur DKI Jakarta. Saat itu, tujuan reklamasi teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan pantura.

Baca juga: Saat Reklamasi hingga Eksploitasi Pesisir Jakarta Berujung pada Tangisan Warga Terdampak Banjir Rob

Usai Soeharto lengser, keputusan pembangunan pulau reklamasi sempat ditentang Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian itu bahkan sempat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta.

Hasil studi itu menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain kontribusi terhadap intensitas dan luas genangan banjir di Jakarta, kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan bahan urukan sebanyak 33 juta meter kubik, dan gangguan terhadap operasional PLTU/PLTGU Muara Karang yang menyuplai kebutuhan listrik Jakarta.

Era SBY, Fauzi Bowo, dan Ahok

Walaupun ditentang sejumlah pihak karena dianggap merusak lingkungan, namun pada akhirnya proyek reklamasi terus berlanjut. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dahulu menyetujui dilanjutkannya pembangunan proyek reklamasi pada 2012.

Catatan Kompas.com, saat itu, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditandatangani pada 5 Desember 2012.

Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta, sebulan sebelum ia lengser.

Namun, keputusan itu terganjal oleh masa jabatan Fauzi Bowo.

Salah satu anggota pansus saat itu, Bestari Barus, menilai, izin tersebut memang tidak bisa diterbitkan.

Sebab, seorang kepala daerah tidak bisa menerbitkan izin yang berlaku jangka panjang jika masa jabatannya hanya tersisa enam bulan.

Baca juga: Jeritan Nelayan Saat Teluk Jakarta Rusak akibat Limbah dan Proyek Reklamasi

Selanjutnya, pada 2014, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City).

Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Dengan dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City).

Pluit City merupakan bagian dari pengembangan 17 pulau buatan. Selain PT Muara Wisesa Samudra, pengembang lainnya yang mendapat konsesi pengembangan lahan baru ini adalah PT Pelindo yang menggarap 1 pulau, PT Manggala Krida Yudha 1 pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol 4 pulau, PT Jakarta Propertindo 2 pulau, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 1 pulau, dan PT Kapuk Naga Indah 5 pulau. Sementara 2 pulau lainnya belum dilirik investor.