Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan survei terkait toleransi beragama.

Ridwan Kamil mengungkapkan itu setelah bertemu dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan para tokoh agama untuk membahas perbedaan persepsi hasil survei toleransi umat beragama.

"Tadi bersama Pak Wali (Idris) dan juga para tokoh agama, kami membahas salah satunya adalah perbedaan persepsi terhadap indeks perbedaan agama," kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Balai Kota Depok, Rabu (28/9/2022).

"Saran saya, kalau mau dinamikanya terjalin dengan baik, Depok (melakukan) survei sendiri aja, nanti dibandingkan dengan indikatornya," sambung dia.

Baca juga: Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Selama Saya Menjabat, Tak Ada Persoalan Intoleransi

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu berujar, hasil survei Pemkot Depok berguna sebagai data pembanding survei lain maupun untuk mengukur kepuasan publik terhadap Pemkot Depok.

"Kalau ternyata (kepuasan publik) masih kurang, dijadikan introspeksi. Kalau ternyata malah lebih baik, dijadikan alat argumentasi," ujar Emil.

Di sisi lain, Emil mengaku sering menyurvei kepuasan publik terhadap kepemimpinannya di Jawa Barat.

"Saya pun survei sendiri loh, tapi enggak pernah saya rilis kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar itu. Saya survei setiap tiga bulan sekali, jadi buat keperluan saja," ungkap dia.

Baca juga: Depok Dapat Predikat Kota Paling Intoleran, Ridwan Kamil: Saya Tidak Melihat Itu...

Sebelumnya, Emil tidak sepakat dengan hasil survei Setara Institute yang menyatakan bahwa Kota Depok merupakan kota paling intoleran.

Menurut Emil, masyarakat Depok merupakan masyarakat yang baik dan toleran.

"Mungkin metode surveinya perlu diklarifikasi dan saya doakan tentunya di mana pun, khususnya di Jawa Barat, realitanya di lapangan adalah masyarakat yang sangat toleran," ujar Emil pada 8 April 2022.

Emil mengatakan, kesimpulan yang diambil Setara Institute yang menyatakan bahwa Depok merupakan kota paling intoleran merupakan kesimpulan yang prematur.

Baca juga: Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wagub Jabar: Saya Selalu Muter, Tak Pernah Temukan Itu...

Di sisi lain, Emil meminta masyarakat Jawa Barat bisa menjaga persaudaraan di tengah ragam latar belakang agama dan kebudayaan.

"Saya berharap semua warga (Jabar) bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jangan karena keragaman dan perbedaan, kita sampai terpecah belah," kata Emil.

Adapun Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia.

Dalam studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator untuk menilai tingkat toleransi 94 kota di Indonesia.

Keempat variabel tersebut adalah:

1. Regulasi pemerintah kota: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan kebijakan diskriminatif.
2. Tindakan pemerintah: Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan tindakan nyata terkait peristiwa.
3. Regulasi sosial: Peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
4. Demografi agama: Heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Baca juga: Ridwan Kamil Jenguk Warga Depok yang Sakit, Beri Rp 10 Juta untuk Berobat dan Sembako

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran dengan skor paling rendah, yakni 3,577.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail pada 30 Maret 2022.

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute.

Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah wali kota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," kata Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," imbuh dia.

Baca juga: Tinjau Harga Pangan di Pasar Sukatani Depok, Ridwan Kamil Sebut Kenaikan Masih Bisa Ditoleransi

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al Hidayah milik kelompok Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.