Kompas.com - 28/09/2022, 21:40 WIB
Penulis Joy Andre
|

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan sanksi kepada PT Saranagriya Lestari Keramik terkait pencemaran lingkungan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menuturkan, pemberian sanksi berupa penghentian operasional sementara ini dilakukan setelah pemkab menerima laporan warga.

Warga melaporkan dugaan pencemaran sungai dan udara akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan produsen keramik dan genteng itu.

Baca juga: Pengolahan Air Limbah, Kurangi Endapan Lumpur

"Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak tiga bulan lalu, ada laporan dari masyarakat lalu dicek oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bekasi," ujar Dani, saat ditemui di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Rabu (28/9/2022).

Berdasarkan pengecekan, DLH Kabupaten Bekasi menemukan bahwa dampak pencemaran dari limbah tersebut masuk kategori menengah hingga tinggi.

Kemudian, DLH Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat terkait pemberian sanksi.

"Risiko dampak lingkungan ternyata menengah tinggi, kewenangan pun ada di Pemprov Jabar, maka kami laporkan ke DLH Pemprov Jabar, kemudian ditindaklanjuti. Diputuskan bahwa memang ada 13 pelanggaran dalam aspek pengelolaan terutama limbah cair dan udara," ungkapnya.

Baca juga: Ternyata, Begini Proses Pengolahan Air Limbah Sebelum Dibuang

Dani menuturkan, terdapat pelanggaran dalam proses pembuangan limbah hasil sisa produksi.

Menurut DLH, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari proses produksi tidak sesuai prosedur.

"Jadi ada keramik lantai, genteng, dan lainnya. Ada proses pencampuran kimia di situ. Penanganannya ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan UU," kata Dani.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Jawa Barat Arif Budhianto menjelaskan, perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pihak perusahaan pun diminta untuk memperbaiki manajemen pengelolaan limbah dan izin-iziin yang lainnya.

"Seperti yang ada di aturan paksaan dari pemerintah, bisa dilakukan pembekuan izin sementara atau ditingkatkan ke dalam ranah pidana sesuai dengan Pasal 100 UU Lingkungan Hidup," pungkasnya.

Baca juga: Mahasiswa Unsoed Inovasi Produk Replika Batu Alam dari Limbah Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Megapolitan
Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Megapolitan
Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga 'Nyabu' Tak Kenal Usia

Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga "Nyabu" Tak Kenal Usia

Megapolitan
Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Megapolitan
Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Megapolitan
Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Megapolitan
Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Megapolitan
'Samping Rel', Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

"Samping Rel", Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Pemuda Mabuk Ditemukan Tertidur Lelap di Motor yang Parkir di Atas Flyover Jatiuwung

Pemuda Mabuk Ditemukan Tertidur Lelap di Motor yang Parkir di Atas Flyover Jatiuwung

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Pelajar yang Kedapatan Hendak Tawuran di Pulogadung

Polisi Tangkap 20 Pelajar yang Kedapatan Hendak Tawuran di Pulogadung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.