Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Kompas.com - 28/09/2022, 22:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, proses penunjukan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh tim penilai akhir (TPA) harus dilakukan secara transparan.

Djohan mempertanyakan alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengumumkan tiga nama calon Pj Gubernur yang telah diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"Ada hak prerogatif Presiden dan dibantu Kemendagri. Jadi ditunjuk lewat Keppres (Keputusan Presiden) dan berhenti lewat Kepres. Kita harus buka ke publik soal transparansi mengangkat Pj Gubernur, Wali Kota, Bupati," tutur Djohan, dalam diskusi virtual yang digelar DPD Partai Golkar DKI, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Serahkan Urusan Perombakan Pejabat ke Pj Gubernur

Djohan menambahkan, DPRD DKI perlu melobi TPA agar pemilihan Pj Gubernur tidak sepenuhnya diatur oleh TPA, Kemendagri, atau Presiden Joko Widodo.

"Harusnya bagaimana? Jadi jangan suara TPA mengabaikan aspirasi DPRD," kata Djohan.

"Jadi lobi ke TPA itu penting. Itu akan sepenuhnya diatur oleh TPA yang dipimpin Presiden," ucap pakar otonomi daerah itu.

Djohan juga menyebutkan kriteria yang cocok menjadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan yang masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022.

"Integritas tak diragukan, tak ada kasus hukum, netral, tak pernah politisasi ASN, tak terafiliasi partai politik dan tidak melakukan perbuatan tercela, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi dan berzina," tutur Djohan.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Diharapkan Mudah Ditemui Para Pelaku Usaha

Djohan mengatakan, calon Pj Gubernur juga harus memiliki jam terbang yang tinggi di birokrasi.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies.

Penetapan itu dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).

Ketiga nama itu Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (9 suara), Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali (9 suara), dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (6 suara). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Pemudik Apresiasi Pelayanan KAI, tapi Komplain soal Sampah Menumpuk di Toilet

Pemudik Apresiasi Pelayanan KAI, tapi Komplain soal Sampah Menumpuk di Toilet

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com