Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/09/2022, 13:13 WIB
Joy Andre,
Nursita Sari

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek asrama pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (29/9/2022) malam.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menuturkan, penggerebekan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan tentang adanya asrama ilegal yang menampung ratusan PMI untuk dipekerjakan ke Arab Saudi.

"Informasi ini kami dapat dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kami temukan ada kurang lebih 161 orang perempuan yang dijanjikan semuanya ke Arab Saudi," kata Benny di lokasi, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Penyaluran PMI tersebut dianggap melanggar hukum karena sejak 2015, Pemerintah Indonesia sudah melakukan moratorium penempatan pekerja rumah tangga di wilayah Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi.

Hal ini karena banyaknya kasus kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perdagangan orang dari satu majikan ke majikan lain yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Benny mengatakan, korban yang berada di asrama tersebut berusia 18-45 tahun. Beberapa dari mereka bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Perampok Toko Emas di Mal Serpong Ditangkap, Polisi Temukan 2 Pistol dan Peluru Tajam

Dalam menjalankan operasinya, penyalur mengiming-iming korban mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi, diterbangkan secara cepat, dan diurus segala dokumen pekerjaannya.

Selain itu, sebelum dibawa ke penampungan, para pekerja itu juga diberikan uang mulai dari Rp 5 juta-Rp 10 juta agar mereka terikat dengan pihak penyalur.

"Penyalur memberikan uang VIT sebesar Rp 5 juta-Rp 10 juta padahal itu uang ikatan, setelah itu mereka dibawa ke penampungan," ujar Benny.

Benny menuturkan, semua dokumen resmi yang dijanjikan juga hanya iming-iming semata. Para korban yang sudah ditampung itu akan disalurkan tanpa dokumen bekerja yang tercatat di Imigrasi.

Baca juga: Polisi Periksa Karyawan dan Teman Lesti Kejora sebagai Saksi Kasus KDRT oleh Rizky Billar

Korban akan diberikan dokumen visa dan paspor dengan tujuan berwisata. Namun, setelah tiba di Arab Saudi, mereka justru disalurkan sebagai pekerja rumah tangga.

"Mereka (korban) akan menggunakan visa turis, visa kunjungan, atau visa umroh, tapi sesungguhnya mereka bekerja," tutur Benny.

Pihak BP2MI merasa prihatin terhadap seratusan lebih perempuan yang diduga kuat merupakan korban dari praktik perdagangan orang tersebut.

Adapun rencananya, 161 orang yang berhasil diselamatkan akan didata terlebih dahulu, lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing.

"Kami tinggal menunggu sejauh mana proses mereka dimintai keterangan, setelah dianggap cukup, mereka sudah bisa kami pulangkan ke daerah asal mereka," tutur Benny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com