Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerebek Asrama Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Temukan 161 Orang Dijanjikan Bekerja di Arab Saudi

Kompas.com - 30/09/2022, 13:13 WIB
Joy Andre,
Nursita Sari

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek asrama pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (29/9/2022) malam.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menuturkan, penggerebekan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan tentang adanya asrama ilegal yang menampung ratusan PMI untuk dipekerjakan ke Arab Saudi.

"Informasi ini kami dapat dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kami temukan ada kurang lebih 161 orang perempuan yang dijanjikan semuanya ke Arab Saudi," kata Benny di lokasi, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Penyaluran PMI tersebut dianggap melanggar hukum karena sejak 2015, Pemerintah Indonesia sudah melakukan moratorium penempatan pekerja rumah tangga di wilayah Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi.

Hal ini karena banyaknya kasus kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perdagangan orang dari satu majikan ke majikan lain yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Benny mengatakan, korban yang berada di asrama tersebut berusia 18-45 tahun. Beberapa dari mereka bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Perampok Toko Emas di Mal Serpong Ditangkap, Polisi Temukan 2 Pistol dan Peluru Tajam

Dalam menjalankan operasinya, penyalur mengiming-iming korban mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi, diterbangkan secara cepat, dan diurus segala dokumen pekerjaannya.

Selain itu, sebelum dibawa ke penampungan, para pekerja itu juga diberikan uang mulai dari Rp 5 juta-Rp 10 juta agar mereka terikat dengan pihak penyalur.

"Penyalur memberikan uang VIT sebesar Rp 5 juta-Rp 10 juta padahal itu uang ikatan, setelah itu mereka dibawa ke penampungan," ujar Benny.

Benny menuturkan, semua dokumen resmi yang dijanjikan juga hanya iming-iming semata. Para korban yang sudah ditampung itu akan disalurkan tanpa dokumen bekerja yang tercatat di Imigrasi.

Baca juga: Polisi Periksa Karyawan dan Teman Lesti Kejora sebagai Saksi Kasus KDRT oleh Rizky Billar

Korban akan diberikan dokumen visa dan paspor dengan tujuan berwisata. Namun, setelah tiba di Arab Saudi, mereka justru disalurkan sebagai pekerja rumah tangga.

"Mereka (korban) akan menggunakan visa turis, visa kunjungan, atau visa umroh, tapi sesungguhnya mereka bekerja," tutur Benny.

Pihak BP2MI merasa prihatin terhadap seratusan lebih perempuan yang diduga kuat merupakan korban dari praktik perdagangan orang tersebut.

Adapun rencananya, 161 orang yang berhasil diselamatkan akan didata terlebih dahulu, lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing.

"Kami tinggal menunggu sejauh mana proses mereka dimintai keterangan, setelah dianggap cukup, mereka sudah bisa kami pulangkan ke daerah asal mereka," tutur Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com