Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Kompas.com - 01/10/2022, 18:04 WIB
M Chaerul Halim,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman angkat bicara berkait Perda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Jauh sebelum itu, kata Ikra, Perda Penyelenggaraan Kota Religius sudah menjadi perdebatan, sejak diusulkan masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

"Sejak awal sudah disampaikan pada saat perda ini diusulkan masuk dalam Propemperda, sudah diperdebatkan keras. Bahkan, (sampai) perda ini masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah," kata Ikra saat dihubungi, Sabtu (1/9/2022).

Baca juga: Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-sia

Ia menuturkan, Perda itu disetujui melalui voting dalam rapat paripurna DPRD Depok, bukan melalui musyawarah dan mufakat yang dikesepakati anggota dewan.

"Jadi pada saat perda ini diusulkan, dimasukkan ke dalam propemperda itu berbarengan dengan sembilan raperda lainnya. Jadi ada 10 raperda," kata Ikra.

"Yang sembilan raperda itu (disetujui secara) musyawarah dan mufakat meski kita debat tapi terjadi kesepakatan. Kalau perda PKR itu tak ada kesepakatan, tapi disetujui melalui voting gitu," sambung dia.

Baca juga: Wali Kota Idris: Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri

Karena itu, Ikra menyebutkan, disetujuinya Perda Penyelenggaraan Kota Religius terkesan dipaksakan karena sampai melakukan voting ulang lantaran voting sebelumnya seri.

"Memang dipaksakan karena pertanyaan-pertanyaan dari propemperda tapi memang tak mampu dijawab apa yang dimaksud dalam religiusitas," tambah Ikra.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengungkapkan, Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kota Religius ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) RI.

Padahal, kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Perda Penyelanggaraan Kota Religius telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

"Kami punya Perda Penyelenggaraan Kota Religius, tapi sayang sekali sudah disahkan di Dewan, tetapi tidak disetujui oleh Kementerian dan Gubernur juga enggak mendukung," kata Idris dalam rekaman suara yang diterima, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Rancangan Perda Kota Religius Depok Dianggap Masih Bernuansa Diskriminatif

Idris mengungkapkan, Kemendagri menolak perda tersebut karena mengandung kata "religius" dan menilai perda itu masuk ranah agama.

Idris menduga Kemendagri tidak melihat substansi di dalam Perda Penyelenggaraan Kota Religius tersebut.

"Ada kata-kata religius, saya bilang baca dulu dong di dalamnya. Kalau dibaca substansinya, insya Allah akan paham semuanya. Jangan hanya melihat kata-kata religius," ungkap Idris.

"Padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul, nyaman, religius, tidak dipermasalahkan oleh KPUD, disetujui jadi catatan dokumen negara," sambung dia.

Kendati mengandung kata "religius", Idris membantah Perda Penyelenggaraan Kota Religius mengatur tentang pemakaian hijab ataupun mengatur peribadatan umat beragama.

Idris menegaskan, perda itu dilahirkan semata-mata untuk mengatur kerukunan umat beragama.

"Padahal, kami tidak mengarah kepada mengatur orang memakai jilbab atau orang sholat, enggak, (tetapi urusan) kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi itu ada di perda," ujar Idris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Beras Melonjak, Anak Indekos Pilih Masak Sendiri ketimbang Jajan

Harga Beras Melonjak, Anak Indekos Pilih Masak Sendiri ketimbang Jajan

Megapolitan
Operasi Pasar Beras Murah di Bekasi Diwarnai Kericuhan, Warga:Tidak Pernah Seperti Ini Sebelumnya!

Operasi Pasar Beras Murah di Bekasi Diwarnai Kericuhan, Warga:Tidak Pernah Seperti Ini Sebelumnya!

Megapolitan
Pedagang: Kalau Mau Harga Beras Turun, Semua Tergantung Pemerintah

Pedagang: Kalau Mau Harga Beras Turun, Semua Tergantung Pemerintah

Megapolitan
Aksi Mencurigakan, Maling Motor di Johar Baru Langsung Diciduk Polisi

Aksi Mencurigakan, Maling Motor di Johar Baru Langsung Diciduk Polisi

Megapolitan
Aprindo: Kami Tetap Jual Beras SPHP bersama Beras Premium di Ritel Modern Jabodetabek

Aprindo: Kami Tetap Jual Beras SPHP bersama Beras Premium di Ritel Modern Jabodetabek

Megapolitan
11 Remaja Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Jakpus, Bawa Celurit Ukuran Besar

11 Remaja Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Jakpus, Bawa Celurit Ukuran Besar

Megapolitan
Siasat Pencuri Mobil Berkedok Teman Kencan di Johar Baru: Curi Kunci di Kamar Kos, lalu Kabur ke Sukabumi

Siasat Pencuri Mobil Berkedok Teman Kencan di Johar Baru: Curi Kunci di Kamar Kos, lalu Kabur ke Sukabumi

Megapolitan
Polisi Buru Maling Motor Bersenjata Api di Palmerah

Polisi Buru Maling Motor Bersenjata Api di Palmerah

Megapolitan
Jambret di Sunter Terekam CCTV, Rampas Ponsel Warga di Depan Gerbang Jubilee School

Jambret di Sunter Terekam CCTV, Rampas Ponsel Warga di Depan Gerbang Jubilee School

Megapolitan
Tamara Tyasmara Laporkan Angger Dimas ke Polisi Terkait Kasus Penganiayaan

Tamara Tyasmara Laporkan Angger Dimas ke Polisi Terkait Kasus Penganiayaan

Megapolitan
Mau Tawuran, Pemakai Sekaligus Pengedar Sabu Tertangkap di Johar Baru

Mau Tawuran, Pemakai Sekaligus Pengedar Sabu Tertangkap di Johar Baru

Megapolitan
Kata Pedagang di Bekasi, Februari 2024 Jadi Puncak Tertinggi Kenaikan Harga Beras

Kata Pedagang di Bekasi, Februari 2024 Jadi Puncak Tertinggi Kenaikan Harga Beras

Megapolitan
Penyiram Air Keras di Johar Baru Beli HCL di 'Marketplace'

Penyiram Air Keras di Johar Baru Beli HCL di "Marketplace"

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Buronan Asal China di PIK, Sempat Tunjukkan KTP dan Fasih Bahasa Indonesia

Kronologi Penangkapan Buronan Asal China di PIK, Sempat Tunjukkan KTP dan Fasih Bahasa Indonesia

Megapolitan
Cerita Madaris Putar Otak demi Punya Penghasilan Tambahan untuk Beli Pangan yang Harganya Melambung...

Cerita Madaris Putar Otak demi Punya Penghasilan Tambahan untuk Beli Pangan yang Harganya Melambung...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com