Anies Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, Begini Riwayat Penggusuran di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Penggusuran di Jakarta.

Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin itu dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok dikenal sebagai gubernur yang tidak segan-segan untuk menggusur permukiman warga yang ditempati ribuan kepala keluarga demi pembangunan fasilitas umum.

Kampung Pulo, misalnya, digurus untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung, dan lokalisasi Kalijodo digusur untuk pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Selain Ahok, penggusuran ini telah dipraktikkan gubernur-gubernur sebelumnya. Kompas.com merangkum soal berbagai penggusuran itu di sini:

Baca juga: Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, Pemprov DKI Kirim 2 Surat ke Kemendagri Hari Ini

Gubernur Wiyogo membuat berang banyak orang

Berdasarkan catatan Harian Kompas, gubernur yang memimpin Jakarta pada 1987-1992, Wiyogo Atmodarminto, membuat berang banyak orang karena tak segan-segan melakukan penggusuran demi pembangunan.

Mantan Pangkostrad yang dikenal dengan nama kecil Bang Wi ini menggusur 276 petak tanah dan bangunan untuk membangunan tembusan menuju Jalan Rasuna Said-Jalan Saharjo.

Tembusan sepanjang 1,6 kilometer itu disebut Jalan Casablanca.

Saat itu, Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi berdasarkan Surat Gubernur DKI Nomor 2351 Tahun 1987.

Harga ganti rugi berdasarkan taksasi itu bervariasi dari Rp 40.000 sampai Rp 225.000 per meter persegi, tergantung status dan lokasi tanah, belum termasuk bangunan dan benda di atasnya.

Laporan Kompas pada 5 November 1991, buldoser Pemda DKI kembali merontokkan bangunan rumah warga yang dianggap menghambat pembangunan.

Baca juga: Di Hadapan Demonstran, Wagub DKI Janji Pergub Penggusuran Dicabut Sebelum Anies Lengser

Pembongkaran paksa dilakukan di jalan tembus Jalan Dr Sahardjo-Kampung Melayu di Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Proyek sepanjang 5,6 kilometer itu menggusur 1.215 kepala keluarga (KK).

Ganti rugi juga diberikan, tetapi tak semua warga bersedia mengambil ganti rugi tersebut.

Wiyogo juga mendorong aparat kelurahan untuk menertibkan bangunan liar di lahan milik negara.

"Bongkar saja, tak perlu ragu berbuat yang benar, syukur kalau bangunan-bangunan itu baru mulai didirikan," ujar mantan Duta Besar RI untuk Jepang itu (Kompas, 5 Desember 1987).

Penggusuran Lokalisasi Kramat Tunggak

Penggusuran terhadap tempat lokalisasi ternyata juga pernah dilakukan di era pemerintahan Gubernur Sutiyoso pada 31 Desember 1999.

Kompas.com menyebutkan bahwa lokalisasi Kramat Tunggak awalnya merupakan lokasi rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial yang dulunya bekerja di sekitar Pasar Senen, Kramat dan Pejompongan.

Lokasi Rehabilitasi Kramat Tunggak diresmikan Gubernur Ali Sadikin yang menjabat pada 1966-1977.

"Agar Ibu Kota kita ini tidak kelihatan kotor, tidak jorok, itulah yang kemudian menjadi policy saya untuk memindahkan wanita "P" dari Senen, dari daerah Kramat Raya yang berseliweran dengan kupu-kupu malam itu, ke Kramat Tunggak," kata Ali Sadikin dalam buku Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi.

Baca juga: Massa Penolak Pergub Penggusuran Ingin Temui Anies, Wagub: Pak Gubernur Tidak di Tempat, Nanti Disampaikan...

Kramat Tunggak kemudian ditetapkan sebagai lokalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 per tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila.

Meski awalnya ditujukan untuk tempat rehabilitasi, Kramat Tunggak terus berkembang menjadi lokalisasi. Muncikari berdatangan dan mengajak para pekerja seks itu untuk kembali menjajakan diri mereka.

Pada tahun 1990-an, tercatat lokalisasi Kramat Tunggak dihuni oleh lebih dari 2.000 pekerja seks dengan pengawasan 258 muncikari dan 700 orang pembantu pengasuh, 800 pedagang asongan, dan 155 orang tukang ojek.

Warga sekitar pun mendesak agar lokalisasi Kramat Tunggak ditutup.

Pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, wacana penggusuran lokalisasi Kramat Tunggak mulai muncul. Sutiyoso pun mulai melakukan pendekatan untuk membuat rekayasa sosial soal lokalisasi Kramat Tunggak.

Dilansir Kompas edisi 17 Oktober 2005, Kramat Tunggak secara resmi ditutup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 1999.

Baca juga: Ratusan Massa Geruduk Balkot DKI untuk Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran

Untuk membersihkan nama Kramat Tunggak, Sutiyoso kemudian melontarkan ide mendirikan Jakarta Islamic Centre yang didiskusikan dalam forum bersama berbagai elemen masyarakat pada 2001.

Dalam perencanaan pembangunan JIC, pada Agustus 2002 dilakukan studi komparasi ke Islamic Centre di Mesir, Iran, Inggris, dan Perancis.

Dirancang oleh arsitek spesialis masjid Ahmad Numan atau Ir Muhammad Numan, masjid ini berdiri di atas lahan seluas 109.435 meter persegi, dengan luas bangunan masjid 2.200 meter persegi yang dapat menampung hingga 20.680 jemaah.

Penggusuran di Era Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga melakukan penggusuran.

Jokowi memerintahkan penggusuran Kampung Deret dengan 350 bangunan yang saat itu dihuni 400 kepala keluarga. Permukiman itu dulunya tak tertata.

Jokowi memindahkan sebagian besar warga di Kampung Deret ke rumah susun sewa (rusunawa).

Baca juga: Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran, Massa Paksa Masuk Balkot DKI

Pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi juga dilanjutkan kala menertibkan waduk Ria Rio di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Di mana sebagian warga Waduk Ria Rio, mengerahkan organisasi kemasyarakatan untuk mencegah aparat pemerintah membongkar rumah.

"Sudah enggak musim kayak-kayak gitu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kompas.com, Jumat (6/9/2013).

Ia menilai aksi tersebut tidak berdasar sebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermaksud menggusur permukiman warga.

Jokowi meyakinkan bahwa Pemprov DKI akan menggeser tempat tinggal warga ke rusunawa.

"Untuk apa begitu-begitu, kita enggak ngapa-ngapain. Siapa yang gusur? Orang mereka dipindahin ke dalam rusun semuanya kok," kata Jokowi.

(Penulis : Nursita Sari, Rindi Nuris Velarosdela, Djati Waluyo/
Editor : Egidius Patnistik, Rindi Nuris Velarosdela, Irgan Maullana)