Tuntaskan Masalah di Jakarta, Heru Budi Hartono Diminta Bangun Chemistry dengan SKPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini bahwa Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono akan aktif membangun komunikasi dengan legislatif Jakarta.

Namun, ia menyatakan, DPRD DKI tidak diharuskan bertemu atau berkoordinasi dengan Heru Budi Hartono usai terpilih menjadi Pj Gubernur DKI.

"Setelah pelantikan, ya memang tidak ada agenda formal yang mengharuskan DPRD harus melakukan koordinasi dengan Pj (Heru)," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (9/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, ia belum mengungkapkan dasar kepercayaan kepada Heru tersebut.

"Saya yakin dan percaya ketika Pak Heru dilantik, beliau juga akan membangun koordinasi dengan DPRD. Itu sudah pasti," ujarnya.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Terpilih Diminta Segera Petakan Persoalan Ibu Kota

Meski telah menaruh rasa percaya, Heru disebut harus membangun komunikasi yang intens dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Gembong menyebut, Heru juga harus bisa menyesuaikan diri dengan para aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Pasalnya, Heru Budi Hartono akan menjalankan program Pemprov DKI bersama dengan para ASN yang sudah ada.

"Pj (Heru) harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD, artinya dengan ASN. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu rampak barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj," kata Gembong.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Segera Atasi Masalah Banjir Jakarta

Tak hanya itu, menurutnya, Heru juga harus menjalin komunikasi aktif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) DKI.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu meyakini, jika komunikasi aktif telah terbangun, Heru dapat menggarap program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

"Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj (Heru) mampu melakukan percepatan terhadap program-progran yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta," kata Gembong.

Untuk diketahui, Heru Budi Hartono diputuskan menjadi Pj Gubernur Jakarta setelah Presiden Jokowi mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Tim Penilai Akhir (TPA), serta menteri terkait.

Baca juga: Kemendagri Tunggu Keppres Sebelum Lantik Pj Gubernur DKI

Dari informasi yang diterima Kompas, dari hasil rapat TPA, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Dua calon lainnya yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Rapat TPA tersebut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1.

Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Baca juga: Perjalanan Panjang Heru Budi Menuju Kursi Pj Gubernur DKI, Sempat Digadang Jadi Wakil Ahok hingga Ditarik ke Istana