Normalisasi Sempat Mandek di Era Anies, Ini Langkah yang Akan Diambil Heru Budi untuk Lanjutkan Program…

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa dirinya akan melanjutkan program normalisasi sungai yang sempat mandek di era Gubernur Anies Baswedan.

Heru mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.

"Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN," ujar Heru.

Heru mengau baru saja membahas soal normalisasi Sungai Ciliwung dan penanggulangan banjir di Jakarta saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Heru Budi Pastikan Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan setelah Mandek di Era Anies

Ia mengaku akan mensinergikan master plan penanggulangan banjir yang dimiliki DKI dan pemerintah pusat.

"Saya menghadap beliau (Menteri PUPR) untuk meminta saran dan koordinasi dan kombinasi, apa yang harus saya lakukan, pemerintah daerah apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan bidang PU," ujar Heru.

Normalisasi mandek terkendala pembebasan lahan

Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui bahwa program normalisasi sungai mandek.

Ia menyebut, hal itu terjadi karena terkendala soal pembebasan lahan di bantaran sungai.

"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Saat Pj Gubernur Heru yang Bukan Pilihan Rakyat Lakukan Sejumlah Gebrakan...

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai.

Sementara, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.

"Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza.

(Penulis : Nirmala Maulana Achmad/ Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita)