Gebrakan Heru Budi: Ingin Lanjutkan Normalisasi Sungai seperti Era Jokowi-Ahok

Yusmada mengaku pembebasan lahan dalam program normalisasi merupakan proses yang sulit untuk dilakukan.

"Ini proses tanahnya yang harus kami clear-kan dengan benar," ucap Yusmada.

Riwayat normalisasi

Proyek normalisasi, khususnya Kali Ciliwung, memiliki latar belakang dari peristiwa Jakarta terendam banjir besar pada 2012.

Saat itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo menilai perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai agar air tak meluber.

Setelah ide datang dari Fauzi Bowo, normalisasi Ciliwung mulai dikerjakan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dilanjutkan oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diangkat menjadi Gubernur DKI sejak 2014.

Baca juga: Soal Normalisasi Kali Ciliwung, Heru Budi Akan Koordinasi dengan BPN untuk Pembebasan Lahan

Program normalisasi dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai. Setelah pembebasan lahan rampung, Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi atau pelebaran sungai. 

Target normalisasi Ciliwung mencapai 33 kilometer yang terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Sejak Anies menjabat pada akhir 2017, program normalisasi itu mandek, tak dikerjakan, terbengkalai, dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya.

Baca juga: Mayat Pria Tanpa Busana di Bantaran Kali Ciliwung Depok, Korban Hanyut dari Bogor

Mandeknya pengerjaan proyek normalisasi tersebut sempat dikatakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR pada November 2019, yang saat itu dijabat Bambang Hidayat.

Bambang menyebukan, proyek normalisasi Ciliwung mulai terhenti pada 2018 karena minimnya pembebasan lahan yang jadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti saja kalau sudah banyak," kata Bambang.