Gebrakan Heru Budi: Ingin Lanjutkan Normalisasi Sungai seperti Era Jokowi-Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan setelah sempat mandek di era gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Kepastian itu diungkapkan Heru usai bertemu dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (17/10/2022).

"(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya, dan memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan," kata Heru di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Heru Budi Pastikan Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan Setelah Mandek di Era Anies

Akan koordinasi dengan BPN

Dalam waktu dekat, Heru akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.

"Yang sodetan ya. Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN," ujar Heru.

Sebab, normalisasi dan sodetan nantinya akan membebaskan lahan warga.

Baca juga: Jurus Heru Budi Lancarkan Normalisasi Sungai yang Sempat Mandek di Era Anies-Riza

Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi belum optimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Progres pembebasan lahan

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal juga mengatakan bahwa program normalisasi berlanjut di bawah kepemimpinan Heru Budi.

Yusmada mengatakan bahwa Dinas SDA DKI saat ini telah membebaskan 50 bidang lahan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

"Di Rawajati, dari 100 bidang, itu sudah 50 bidang (lahan dibebaskan)," kata Yusmada di Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Puji PJ Heru yang Aktifkan Kembali Posko Aduan Warga

Namun, ia belum mengungkapkan nilai dari proses pembebasan 50 bidang lahan tersebut.

Dinas SDA DKI, lanjut Yusmada, juga telah membebaskan lahan sepanjang 800 meter di bantaran Kali Ciliwung, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur.

Yusmada mengaku pembebasan lahan dalam program normalisasi merupakan proses yang sulit untuk dilakukan.

"Ini proses tanahnya yang harus kami clear-kan dengan benar," ucap Yusmada.

Riwayat normalisasi

Proyek normalisasi, khususnya Kali Ciliwung, memiliki latar belakang dari peristiwa Jakarta terendam banjir besar pada 2012.

Saat itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo menilai perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai agar air tak meluber.

Setelah ide datang dari Fauzi Bowo, normalisasi Ciliwung mulai dikerjakan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dilanjutkan oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diangkat menjadi Gubernur DKI sejak 2014.

Baca juga: Soal Normalisasi Kali Ciliwung, Heru Budi Akan Koordinasi dengan BPN untuk Pembebasan Lahan

Program normalisasi dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai. Setelah pembebasan lahan rampung, Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi atau pelebaran sungai. 

Target normalisasi Ciliwung mencapai 33 kilometer yang terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Sejak Anies menjabat pada akhir 2017, program normalisasi itu mandek, tak dikerjakan, terbengkalai, dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya.

Baca juga: Mayat Pria Tanpa Busana di Bantaran Kali Ciliwung Depok, Korban Hanyut dari Bogor

Mandeknya pengerjaan proyek normalisasi tersebut sempat dikatakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR pada November 2019, yang saat itu dijabat Bambang Hidayat.

Bambang menyebukan, proyek normalisasi Ciliwung mulai terhenti pada 2018 karena minimnya pembebasan lahan yang jadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti saja kalau sudah banyak," kata Bambang.