Pertemuan PJ Gubernur Heru dan Kapolda Metro: Bahas Masalah Tawuran hingga Macet

"Misalnya di Manggarai tawuran, kami akan turun bersama-sama, bergerak bersama, tentunya bukan hanya dengan Pemda DKI," kata Fadil.

"Pemda DKI ini kan merupakan pemilik Jakarta, tentunya kita semua akan bergerak bersama dengan masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan," sambungnya.

Bahas macet Jakarta

Dalam pertemuan itu, secara khusus Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membahas soal kemacetan Jakarta.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian soal pengurangan u-turn atau putaran balik dan penambahan jalan satu arah.

"Saat ini sedang kami lakukan kajian. Tentu setelah kajian, kami akan laporkan ke beliau (jajaran Polda Metro) terkait manajemen rekayasa lalu lintas secara keseluruhan," kata Syafrin.

"Tujuannya adalah bagaimana titik kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh putar balik itu bisa kami minimalisir," sambungnya

Baca juga: Polda Metro Sebut U-Turn Jadi Salah Satu Penyebab Macet di Jakarta

Syafrin menyebutkan, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya mendukung penuh terkait langkah-langkah itu.

"Tentu Pak Dirlantas (Polda Metro) mendukung untuk kajian komprehensif yang dilakukan nantinya," ucap Syafrin.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan, langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.

Sebab, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta karena banyaknya u-turn.

"Yang diusulkan pak Gubernur saya setuju. Karena kan semakin banyak u-turn akan semakin banyak hambatan," ujar Latif.

"Selama ini kami lihat lapangan, memang u-turn ini bisa menjadi penyebab macet salah satunya," sambungnya.

Baca juga: Viral, Video Pajero Polisi Bunyikan Sirine Saat Macet di Lampu Merah

Adapun sebelumnya, Heru Budi mengatakan, Pemprov DKI masih mencari formula yang tepat untuk mengentaskan kemacetan di Ibu Kota.

Heru menyatakan bakal berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Polda Metro Jaya, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terlebih dulu.

"Perlu komunikasi dengan rekan DPRD, masukan-masukannya. Yang berikutnya tentunya berkomunikasi dengan Forkopimda, dengan Polda, untuk mengurangi kemacetan," kata Heru usai paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (17/10/2022).