Tiga Kinerja Pemprov DKI yang Tak Memuaskan Versi LSI, Atasi Kemacetan hingga Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, berdasarkan survei, terdapat tiga kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tidak memuaskan.

Adapun survei dilakukan kepada 610 warga negara Indonesia (WNI) di Jakarta pada 8-14 Oktober 2022.

Direktur Utama LSI Djayadi Hanan menyebut bahwa kinerja Pemprov DKI yang dinilai tak memuaskan oleh warga adalah masalah kemacetan.

Baca juga: Aksi Heroik 2 Bocah Bantu Ambulans Keluar dari Kemacetan di Tanjung Priok, Perawat: Padahal Cara Jalan Adiknya Spesial

"Ada tiga bidang (kinerja Pemprov DKI diilai tak memuaskan). Yang paling rendah, yakni mengatasi kemacetan," tuturnya melalui akun YouTube LSI, dikutip Jumat (21/10/2022).

Menurut dia, hanya 42 persen responden yang puas dengan penanganan kemacetan di Jakarta. Sementara itu, sisanya merasa tak puas dengan penanganan kemacetan.

Kemudian, kinerja Pemprov DKI lain yang dinilai tak memuaskan adalah pemberantasan praktik korupsi.

Baca juga: Survei Populi Center: Mayoritas Warga Jakarta Tidak Percaya Anies Terlibat Dugaan Korupsi Formula E

Berdasarkan survei, hanya 47 persen responden yang puas dengan pemberantasan praktik korupsi di Ibu Kota.

Djayadi melanjutkan, sebanyak 44 persen responden tak puas dengan pemberantasan praktik korupsi.

Kata dia, mengurangi jumlah penduduk miskin juga menjadi kinerja Pemprov DKI yang dinilai tidak memuaskan.

"(Sebanyak) 52 persen (responden) merasa puas atau cukup puas (dengan kinerja tentang mengurangi jumlah penduduk miskin)," sebutnya.

Baca juga: Survei Populi Center: 83,5 Persen Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Anies