Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Rasyid Ridha
Pengacara

Advokat/pengacara publik YLBHI-LBH Jakarta; mahasiswa Magister Ilmu Hukum konsentrasi Socio-Legal Studies Universitas Indonesia

Menyoal Rancangan Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok

Kompas.com - 24/10/2022, 10:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUNCULNYA rencana pengesahan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius telah menimbulkan polemik di publik.

Secara substansi, perda tersebut berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, dinilai tumpang tindih dengan kewenangan absolut Pemerintah Pusat dan melanggar ketentuan UU Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok telah mengajukan permohonan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait draft rancangan Perda.

Namun permohonan tersebut ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 408/HK.02.01/Hukham tertanggal 24 Januari 2022.

Adapun yang menjadi dasar penolakan adalah kebijakan terkait isu penyelenggaraan kehidupan umat beragama merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah.

Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1 huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk bagian penjelasannya, dan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tidak hanya ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rancangan Perda tersebut juga ditolak oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok lewat siaran pers maupun beberapa pernyataan publiknya di media massa.

Adapun alasan PCNU Kota Depok menolak rancangan Perda karena secara substansial bersifat inkonstitusional, tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat, dan sama sekali tidak menjawab problem Kota Depok yang lebih urgen pada hari ini, seperti persoalan keamanan lingkungan, kontrol pembangunan, kekerasan anak, dan lainnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan bahwa pihaknya tetap bersikukuh keras untuk dapat menggolkan rancangan Perda ini dengan alasan draft Perda sudah selesai disusun dan proses penyusunannya telah menelan biaya sekitar Rp 400 juta.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta dukungan Kementerian Agama RI agar rancangan Perda tersebut dapat disahkan sebelum Pemilukada 2024.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Secara substantif, draft rancangan Perda berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga Kota Depok.

Ini dapat dilihat dari adanya upaya Pemerintah Kota Depok mengintervensi religiusitas warganya lewat pengaturan mengenai Pembinaan Masyarakat Religius sebagaimana tertera pada Pasal 15 Perda tersebut.

Di sisi lain, religiusitas warga pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang sifatnya privat dan berada di ranah forum internum.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Mahasiswa UI Hasya Laporkan Pensiunan Polri Terkait Kecelakaan Maut di Srengseng Sawah

Keluarga Mahasiswa UI Hasya Laporkan Pensiunan Polri Terkait Kecelakaan Maut di Srengseng Sawah

Megapolitan
Wowon Bunuh Istri dan Mertuanya Sekaligus, Dipicu Dendam soal Uang dan Asmara

Wowon Bunuh Istri dan Mertuanya Sekaligus, Dipicu Dendam soal Uang dan Asmara

Megapolitan
Kuasa Hukum Bantah Pensiunan Polri Telantarkan Hasya Usai Tabrak Korban

Kuasa Hukum Bantah Pensiunan Polri Telantarkan Hasya Usai Tabrak Korban

Megapolitan
'Update' Banjir Jakarta Siang Ini: 2 Ruas Jalan Tergenang Air

"Update" Banjir Jakarta Siang Ini: 2 Ruas Jalan Tergenang Air

Megapolitan
Tipu Muslihat Wowon Gandakan Uang Rp 1.000 Jadi Rp 5.000 di Hadapan TKW

Tipu Muslihat Wowon Gandakan Uang Rp 1.000 Jadi Rp 5.000 di Hadapan TKW

Megapolitan
Duloh Sebut Sekeluarga yang Diracun di Bantargebang Tidak Tahu soal Pembunuhan Berantai

Duloh Sebut Sekeluarga yang Diracun di Bantargebang Tidak Tahu soal Pembunuhan Berantai

Megapolitan
Terekam CCTV, Ini Detik-detik Kecelakaan Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Terekam CCTV, Ini Detik-detik Kecelakaan Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Heru Budi Namai Anak Jerapah dan Gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Namanya 'Unggul' dan 'Tazoo'

Heru Budi Namai Anak Jerapah dan Gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Namanya "Unggul" dan "Tazoo"

Megapolitan
Cara Wowon Kenal Banyak TKW untuk Ditipu, Dikenalkan oleh Yeni Istri Dede Solehudin

Cara Wowon Kenal Banyak TKW untuk Ditipu, Dikenalkan oleh Yeni Istri Dede Solehudin

Megapolitan
Jalan Rusak di Pulau Harapan Diperbaiki dengan Alat Seadanya

Jalan Rusak di Pulau Harapan Diperbaiki dengan Alat Seadanya

Megapolitan
Sidang Perdana Kasus Narkoba Teddy Minahasa: Dakwaan Jaksa Langsung Dilawan Eksepsi Hotman Paris

Sidang Perdana Kasus Narkoba Teddy Minahasa: Dakwaan Jaksa Langsung Dilawan Eksepsi Hotman Paris

Megapolitan
Hujan Lebat, 1 RT di Kembangan Terendam Banjir 30 Sentimeter

Hujan Lebat, 1 RT di Kembangan Terendam Banjir 30 Sentimeter

Megapolitan
Pengakuan Dede Solehudin, Ikut Minum Kopi Beracun karena Disuruh Aki Banyu

Pengakuan Dede Solehudin, Ikut Minum Kopi Beracun karena Disuruh Aki Banyu

Megapolitan
Pensiunan Polri Penabrak Hasya Ingin Kasus Kecelakaan Diselesaikan secara Kekeluargaan

Pensiunan Polri Penabrak Hasya Ingin Kasus Kecelakaan Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Wowon Mulai Tipu TKW Pakai Modus Gandakan Uang sejak 2016

Wowon Mulai Tipu TKW Pakai Modus Gandakan Uang sejak 2016

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.