Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Warga Bekasi Ikut Program PTSL: Kena Pungli Jutaan Rupiah, tapi Sertifikat Tanah Tak Kunjung Terbit

Kompas.com - 25/10/2022, 15:47 WIB
Joy Andre,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga mengeluhkan dugaan praktek pungutan liar (pungli) dalam penerbitan Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Padahal, salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo itu seharusnya tak dipungut biaya.

Salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya bahkan menyebut telah memberi uang hingga jutaan rupiah.

"Saya sudah bayar Rp 1,8 juta dan belum jadi (sertifikatnya)," ujar warga itu kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Tinjau Posko Pengaduan, Heru Budi: Warga Lapor IMB dan Sertifikat Tanah Belum Terbit

Uang jutaan rupiah itu bahkan sudah diserahkan sejak awal tahun 2022. Namun hingga saat ini, sertifikat yang ia harapkan tak kunjung terbit.

Berdasarkan pengakuannya, sertifikat itu tak kunjung terbit karena pengukuran tanah miliknya dilakukan di urutan paling belakang.

Namun, dia menyebut ada beberapa warga yang tanahnya sudah diukur lebih awal dan sertifikatnya juga tak kunjung terbit.

"Memang alasannya karena khusus wilayah saya, pengukuran di urutan belakang, jadi penerbitannya paling belakangan. Tapi, setahu saya, masih ada RT lain yang pengukurannya lebih awal, juga belum terbit (sertifikatnya)," ujar warga itu.

Baca juga: Jokowi: Tak Bisa Kita Biarkan Rakyat Tak Dilayani Urus Sertifikat Tanah

Warga itu bercerita bahwa dirinya masih diminta pungutan oleh petugas yang mengukur tanahnya.

Pungutan itu sebesar Rp 10 ribu dikali total luas tanahnya. Pungutan tersebut terjadi karena status tanah miliknya masih atas nama orang lain atau AJB.

"Kalau yang atas nama sendiri, itu tidak dikenakan lagi pungutan Rp 10 ribu dikali luas tanah itu. Kalau saya kasusnya masih nama orang lain AJB nya, nah itu katanya dikenakan biaya lagi Rp 10 ribu dikalikan luas tanah," sebut dia.

Pengalaman pahit itu juga dirasakan oleh warga lain berinisial G.

G bahkan mengaku sudah menyerahkan uang Rp 3,6 juta untuk penerbitan dua sertifikat.

"Jadi biaya awal itu Rp 1,8 juta, tapi saya punya dua titik, sudah kasih biaya Rp 3,6 juta," papar G.

Baca juga: Kata ATR/BPN, Ini Persyaratan dan Biaya Urus Sertifikat Tanah via PTSL

Meski telah mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah, namun dirinya belum pernah menyentuh sertifikat tanahnya itu.

Ia pun hanya bisa menunggu sambil berharap sertifikat tanahnya dapat segera terbit.

"Saya juga berharap banget itu (sertifikat tanah) terbit. Namanya surat enggak ada di tangan kita, takut disalahgunakan," harap G.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Megapolitan
Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Megapolitan
Warga Bekasi Jadi Korban Pecah Kaca Mobil Saat Sedang Makan Soto di Kemang Pratama

Warga Bekasi Jadi Korban Pecah Kaca Mobil Saat Sedang Makan Soto di Kemang Pratama

Megapolitan
Gibran Janji Dorong Pemerataan Pembangunan di Seluruh Indonesia

Gibran Janji Dorong Pemerataan Pembangunan di Seluruh Indonesia

Megapolitan
Kondisi Rumah Galihloss Mendadak Sepi Setelah Dugaan Penistaan Agama Mencuat, Tetangga: Mereka Sudah Pergi

Kondisi Rumah Galihloss Mendadak Sepi Setelah Dugaan Penistaan Agama Mencuat, Tetangga: Mereka Sudah Pergi

Megapolitan
Polisi Temukan 'Tisu Magic' dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

Polisi Temukan "Tisu Magic" dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

Megapolitan
Video Pencurian Mesin 'Cup Sealer' di Depok Viral di Media Sosial

Video Pencurian Mesin "Cup Sealer" di Depok Viral di Media Sosial

Megapolitan
Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Megapolitan
Ketua RW Syok Galihloss Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penistaan Agama

Ketua RW Syok Galihloss Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Selain Sepi Pembeli, Alasan Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Pepaya karena Pasokan Berlimpah

Selain Sepi Pembeli, Alasan Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Pepaya karena Pasokan Berlimpah

Megapolitan
SDA DKI Bangun 5 Polder Baru dan Revitalisasi 2 Pompa 'Stasioner' untuk Tanggulangi Banjir

SDA DKI Bangun 5 Polder Baru dan Revitalisasi 2 Pompa "Stasioner" untuk Tanggulangi Banjir

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com