Tanpa Ba-Bi-Bu, DPRD DKI Setujui Usulan Modal Rp 4 Triliun untuk PT MRT

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta tak butuh waktu lama untuk menyetujui usulan biaya penyertaan modal daerah (PMD) dalam RAPBD 2023 oleh PT Mass Rapid Transit (MRT).

Hal ini terjadi saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Dalam rancangan KUA-PPAS-nya, PT MRT mengusulkan Rp 4.560.611.893.138 (Rp 4 triliun) untuk pembiayaan proyek MRT yang berasal dari penerusan hibah dan pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Baca juga: Sempat Jadi Polemik, Berapa Sebenarnya Sisa Utang Jakpro Kepada Ancol Terkait Formula E?

Ketua Banggar DPRD DKI Presetyo Edi Marsudi menegaskan, pembahasan terhadap usulan PMD dari PT MRT tak perlu dilakukan. Sebab salah satu sumber anggarannya merupakan pinjaman Pemerintah Pusat. 

"Kalau MRT, saya rasa tidak usah dibahas," sebutnya.

Prasetyo lantas bertanya kepada anggota Banggar apakah usulan PMD dari PT MRT diterima.

"Apakah (usulan) MRT diterima?" tanya dia.

"Ya," jawab para anggota Banggar.

Prasetyo kemudian mengetok palu, tanda usulan biaya PMD senilai Rp 4 triliun tersebut.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Ancam Hapus Usulan Modal Pembangunan ITF yang Mangkrak