BUMD DKI Diminta Kreatif Cari Sumber Pembiayaan, Agar Tak Bebani APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar lebih kreatif mencari sumber pembiayaan.

Hal itu diperlukan agar BUMD bisa mendapatkan sumber pembiayaan selain dari penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dikatakan perwakilan Fraksi Demokrat DPRD DKI Wita Susilowaty saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).

Menurut Wita, BUMD DKI harus mengembangkan skema bisnis yang lebih menarik.

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar ke depannya, BUMD DKI lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dan mengembangkan skema bisnis lainnya yang menarik bagi kalangan dunia usaha agar tak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD DKI," urai Wita.

Baca juga: Heru Budi Sebut Kelanjutan Formula E Ada di Tangan Jakpro dan PT Ancol

Di sisi lain, ia meminta Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta memastikan realisasi program yang menggunakan PMD dapat terlaksana sesuai jadwal.

"Fraksi Partai Demokrat meminta kepada BP BUMD DKI untuk memastikan seluruh PMD yang diberikan tersebut dapat direalisasikan tepat waktu sesuai dengan usulan awal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta," tutur Wita.

Untuk diketahui, dalam RAPBD 2023, alokasi PMD untuk sembilan BUMD DKI senilai Rp 5,63 triliun.

Berikut merupakan rincian alokasi PMD kepada sembilan BUMD DKI:

• PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta

Rp 4,56 triliun

• PT Jakarta Propertindo (Jakpro)

Rp 577 miliar

• Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya

Rp 350 miliar

• PDAM

Rp 324,6 miliar

• PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Rp 225 miliar

• Perusahaan Daerah (PD) Pal Jaya

Rp 100 miliar

• Perumda Dharma Jaya

Rp 50 miliar

• PT Jakarta Tourisindo

Rp 47,12 miliar

• Asuransi Bangun Askrida

Rp 4,3 miliar