Gusur SDN Pondok Cina 1 untuk jadi Masjid Agung, Pemkot Depok Disebut Tak Libatkan Warga

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Fraksi PKB/PSI Babai Suhaimi menilai sikap Pemerintah Kota Depok menyalahi aturan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Sebab, Pemkot Depok tak mengajak duduk bareng masyarakat maupun Komisi D DPRD Depok untuk membahas alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1, Beji, menjadi masjid agung.

"Secara etika politik, pemerintahan itu tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena apapun yang dibangun oleh pemerintah itu banyak pihak yang harus diajak bicara," kata Babai saat mengunjungi SDN Pondok Cina 1, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Lahan SDN Pondok Cina 1 Akan Dibangun Masjid Agung, Siswa Direlokasi

Babai menjelaskan, pengalihfungsian lahan sekolah yang rencananya bakal dibangun masjid agung itu seharusnya berdasarkan kajian.

Karena itu, ia mempertanyakan apakah pembangunan masjid tersebut sangat dibutuhkan di masyarakat setempat.

"Sekarang ketika ini mau dibangun masjid apakah ini dibutuhkan masyarakat di sini atau tidak? Itu kan harus ada kajian ilmiah," kata Babai.

"Ingat, ketika pemerintah membangun dan mengeluarkan dana APBD maka yang harus menjadi objek itu adalah masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Pelik Polemik di SDN Pondok Cina 1, antara Revitalisasi Trotoar dan Wacana Pembangunan Masjid

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Babai menekankan, lembaga legislatif bakal mendalami pengalihfungsian lahan sekolah tersebut.

Sebab, Babai mengkhawatirkan rencana pembangunan masjid agung hanya ego dari Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Apakah itu permintaan masyarakat dibangun masjid atau jangan-jangan ego dari Wali Kota, kan seperti itu. Nah itu yang kami bakal dalami dan pertanyakan," imbuh dia.

Baca juga: Depok Akan Bangun 2 Masjid Agung, Didesain oleh Ridwan Kamil