Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Relokasi SDN Pondok Cina 1 untuk Bangun Masjid, Anggota DPRD: Permintaan Warga atau Ego Wali Kota?

Kompas.com - 10/11/2022, 19:55 WIB
M Chaerul Halim,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mempertanyakan rencana Pemerintah Kota Depok membangun masjid agung di lahan yang kini berdiri SDN Pondok Cina 1.

Sebab, Kota Depok saat ini telah memiliki banyak masjid yang tersebar di sejumlah wilayah.

"Depok sudah luar biasa, masjid sudah begitu banyak, Pemerintah Kota sudah punya masjid Balai Kota," kata Babai saat ditemui di SDN Pondok Cina 1, Beji, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Gusur SDN Pondok Cina 1 untuk jadi Masjid Agung, Pemkot Depok Disebut Tak Libatkan Warga

Babai menjelaskan, pengalihfungsian lahan sekolah menjadi masjid agung seharusnya berdasarkan kajian ilmiah.

Karenanya, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Solidaritas Indonesia itu mempertanyakan apakah pembangunan masjid agung sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sekarang ketika ini mau dibangun masjid, apakah ini dibutuhkan masyarakat di sini atau tidak? Itu kan harus ada kajian ilmiah," kata Babai.

"Ingat, ketika pemerintah membangun dan mengeluarkan dana APBD, maka yang harus menjadi obyek itu adalah masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1 untuk Pembangunan Masjid Agung, DPRD Depok Bakal Panggil Disdik

Untuk menindaklanjuti rencana Pemkot Depok tersebut, Babai menekankan, lembaga legislatif bakal mendalami pengalihfungsian lahan sekolah tersebut.

Sebab, Babai mengkhawatirkan rencana pembangunan masjid agung hanya ego dari Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Apakah itu permintaan masyarakat dibangun masjid atau jangan-jangan ego dari Wali Kota, kan seperti itu. Nah itu yang kami bakal dalami dan pertanyakan," imbuh dia.

Sejumlah orangtua murid SDN Pondok Cina 1 sebelumnya mengeluhkan alih fungsi sekolah menjadi masjid.

Baca juga: Soal Relokasi SDN Pondok Cina 1, Ridwan Kamil Minta Pemkot Depok Utamakan Kegiatan Belajar Siswa

Mereka mengeluhkan relokasi kegiatan belajar mengajar anak-anaknya yang dilebur di sekolah lain.

"Kami tidak menolak alih fungsi, tapi yang kami tolak tempat relokasinya, tidak ke satu gedung," kata orang tua murid berinisial K saat dikonfirmasi, Kamis.

Sebanyak 362 siswa SDN Pondok Cina akan ditempatkan di dua sekolah yang berbeda.

Melalui surat dari Dinas Pendidikan Kota Depok pada 4 November 2022, seluruh perangkat sekolah pun harus mulai mempersiapkan kepindahan kegiatan belajar mengajar.

Baca juga: Pemkot Depok Klaim Sudah Sosialisasikan Proyek Revitalisasi Trotoar yang Halangi Akses Sekolah

Murid kelas 1, 2, dan 6 dipindahkan ke SDN Pondok Cina 5, sedangkan murid kelas 3, 4, dan 5 dipindahkan ke SDN Pondok Cina 3.

Jam belajar di dua sekolah tersebut dibagi menjadi empat sesi.

Relokasi tersebut dikhawatirkan orangtua murid akan mengganggu psikologis siswa-siswinya.

"Jadi 362 siswa akan dipecah (regrouping) ke dua SD yang berbeda. Jam masuk pun terbagi 4 sesi dengan belajar 6 hari. Tentu ini sangat mengganggu psikologi dan bioritme anak-anak," ujar K.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com