Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang Pilih Kompensasi daripada Tinggal di Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga di RT 15 RW 07 Taman Harapan, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur berharap mendapatkan uang kompensasi dibanding tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menerima uang kompensasi mereka anggap lebih realistis daripada menyewa dan menetap di rusunawa, apabila normalisasi Kali Ciliwung terwujud.

Era (37) adalah salah satunya. Mantan petugas keamanan Mall Pejaten yang kini menjadi ibu rumah tangga itu mengaku lebih baik tinggal di rumah sepetak dibanding tinggal di rusunawa.

"Enaknya sih ada penggantian saja, biar bisa dapat rumah lagi. Paling enggak, biar pun sepetak enggak ngontrak, gitu," ujar dia di lokasi, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Warga Senang Bakal Pindah ke Rusunawa tapi Khawatir Tak Mampu Bayar Sewa

Ibu tiga anak itu menyebutkan bahwa biaya sewa rusunawa per bulan bakal menghantui dia dan suami jika pindah ke rusunawa.

"Apalagi kalau ngontrak, di sini mahal-mahal, karena pernah rasain ngontrak. Kalau ada penggantian tempat yang nyaman, punya sendiri, lebih enak," jelasnya.

Muhammad Nur (62) juga melontarkan kalimat hampir serupa. Tidak pernah terbayang oleh Nur bahwa dia harus pindah ke rusunawa di usianya yang sudah senja.

Pensiun tenaga pengajar privat itu menyebutkan bahwa dirinya ingin proses penggantian biaya bangunan disesuaikan keinginan warga.

"Harapannya tuh supaya prosesnya berjalan lancar. Artinya, kalau memang dapat penggantian, sewajarnya dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah," jelasnya.

Baca juga: 20 Orang Warga Rawajati Menanti Kompensasi Pembebasan Lahan Program Normalisasi Kali Ciliwung

"(Pindah ke rusunawa) enggak terbayang saya. Jadi, saya kalau ditanya, enggak pernah tahu bagaimana kalau saya pindah ke rusun," tambah dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan akan menggarap normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Sebelumnya, proyek normalisasi Ciliwung mandek di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan karena sulitnya pembebasan lahan.

Heru mengatakan, jajarannya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempermudah pengerjaan proyek normalisasi sungai.

Baca juga: Duduk Perkara 20 Warga Rawajati Belum Terima Kompensasi Normalisasi Kali Ciliwung

Langkah pertama adalah dengan menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni :