Tak Ada Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tak mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, untuk kelanjutan pembangunan jalur sepeda, jajarannya perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap jalur sepeda yang sudah ada.

"Tentu untuk pembangunan jalur sepeda tahun depan, kami akan evaluasi (jalur sepeda) secara menyeluruh," ucapnya ditemui usai rapat mengenai RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Menurut Syafrin, hasil evaluasi jalur sepeda akan menjadi bekal untuk melanjutkan nasib pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Baca juga: Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda Rp 1,9 M Usai Diprotes DPRD

Ia pun tidak bisa memastikan langkah Pemprov DKI terhadap jalur sepeda setelah evaluasi itu.

"Hasil evaluasi tentu baru kami liat ke depan, (tahun) 2024 apakah dibangun di mana. Kami lihat hasil evaluasi," kata Syafrin.

Diberitakan sebelumnya, Dishub DKI menghapus sendiri usulan anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam RAPBD DKI 2023.

Syafrin berujar, sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar.

Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023. Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023 bersama Komisi B DPRD DKI.

Lalu, ia mengiyakan bahwa anggaran untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota senilai Rp 1,9 miliar.

Namun, Syafrin akhirnya memutuskan bahwa Dishub DKI menghapus program evaluasi jalur sepeda.

Baca juga: Jalur Sepeda di Jakarta Cuma Jadi Tempat Parkir dan Mangkal Starling

Sebab, Syafrin menuturkan, Dishub DKI bakal bekerja sama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.

"Sehingga, (evaluasi jalur sepeda) tidak membebani APBD," tutur Syafrin.

Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Sebelum Dishub menghapus sendiri anggaran tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memprotes dan meminta anggaran evaluasi jalur sepeda dihapus.

Sebab, menurut Gilbert, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi. Karena itu, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.