Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar Rupiah

Kompas.com - 14/11/2022, 08:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menghapus sejumlah program yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Sejumlah program yang dihapus atau pembahasannya ditunda adalah evaluasi jalur sepeda, hibah untuk sejumlah instansi, sosialisasi electronic road pricing (ERP), hingga pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Proses penghapusan dilakukan saat rapat komisi-komisi DPRD DKI bersama dengan sejumlah SKPD se-Ibu Kota di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, pada 10-11 November 2022.

Evaluasi jalur sepeda

Mulanya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam RAPBD 2023 dihapus.

Baca juga: DPRD DKI Gantung Nasib Dana Hibah Usulan Dishub, kecuali untuk Polda Metro Senilai Rp 75 Miliar

"Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai jalur sepeda," kata Gilbert saat rapat di Grand Cempaka, 11 November 2022.

Menurut dia, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi. Karena itu, kata Gilbert, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata dia.

Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling, starbucks keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia," tegas dia.

Baca juga: Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda Rp 1,9 M Usai Diprotes DPRD

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta lantas menghapus sendiri usulan anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda itu.

Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar.

Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023. Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat, 11 November 2022.

Lalu, ia membenarkan bahwa anggaran untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota senilai Rp 1,9 miliar.

Namun, Syafrin akhirnya memutuskan bahwa Dishub DKI menghapus program evaluasi jalur sepeda.

Baca juga: Tak Ada Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pada 2023

Sebab, Syafrin menuturkan, Dishub DKI bakal bekerja sama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.

Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Hibah hingga Rp 485 miliar

Dalam rapat yang sama, Gilbert menyinggung soal anggaran dana hibah yang akan diberikan oleh Dishub DKI Jakarta kepada sejumlah instansi dengan total senilai Rp 485 miliar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Ruko di Atas Saluran Air Pluit Pasang 'Awning' Tinggi, Diduga untuk Siapkan Lantai Dua

Pemilik Ruko di Atas Saluran Air Pluit Pasang "Awning" Tinggi, Diduga untuk Siapkan Lantai Dua

Megapolitan
'Update' Harga Pangan di 3 Pasar Tradisional Jakarta, Harga Cabai Turun Drastis

"Update" Harga Pangan di 3 Pasar Tradisional Jakarta, Harga Cabai Turun Drastis

Megapolitan
Tak Hanya 20 Pejabat DKI, PNS Staf Komisi A DPRD Juga Ikut Dirotasi

Tak Hanya 20 Pejabat DKI, PNS Staf Komisi A DPRD Juga Ikut Dirotasi

Megapolitan
Pedagang Takjil di Jalan Cipinang Muara Jaktim Raup Rp 500.000 Per Hari

Pedagang Takjil di Jalan Cipinang Muara Jaktim Raup Rp 500.000 Per Hari

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Solo 2023

Tarif Tol Jakarta-Solo 2023

Megapolitan
Sekolah di Jaksel Bantah Lakukan Pungli untuk Buka Blokir KJP: Hanya Salah Paham

Sekolah di Jaksel Bantah Lakukan Pungli untuk Buka Blokir KJP: Hanya Salah Paham

Megapolitan
Dua Pria Dianiaya Saat Disekap di Perumahan Tapos Depok, Korban Alami Luka Lebam

Dua Pria Dianiaya Saat Disekap di Perumahan Tapos Depok, Korban Alami Luka Lebam

Megapolitan
Dinkes DKI Tetap Sediakan Tempat Tidur Khusus Pasien Covid-19 di RSUD meski Kasus Melandai

Dinkes DKI Tetap Sediakan Tempat Tidur Khusus Pasien Covid-19 di RSUD meski Kasus Melandai

Megapolitan
Bocah 8 Tahun Ditemukan Tewas Mengambang di Danau Sunter

Bocah 8 Tahun Ditemukan Tewas Mengambang di Danau Sunter

Megapolitan
Dua Pria Disekap di Perumahan Tapos Depok karena Jual Mobil Rental ke Pelaku

Dua Pria Disekap di Perumahan Tapos Depok karena Jual Mobil Rental ke Pelaku

Megapolitan
Kronologi Pencuri di Cikarang Ditangkap, Korban Dengar Motornya Menyala lalu Teriak 'Maling'

Kronologi Pencuri di Cikarang Ditangkap, Korban Dengar Motornya Menyala lalu Teriak "Maling"

Megapolitan
Empat Pria Sekap Dua Korban Selama 2 Hari di Perumahan Tapos Depok

Empat Pria Sekap Dua Korban Selama 2 Hari di Perumahan Tapos Depok

Megapolitan
Buntut Rotasi 20 Pejabat DKI, F-PKS: Banyak Jabatan Kosong Diisi Plt

Buntut Rotasi 20 Pejabat DKI, F-PKS: Banyak Jabatan Kosong Diisi Plt

Megapolitan
Rotasi Besar-besaran Pejabat DKI, F-PKS: Sangat Disayangkan, Dadakan Banget

Rotasi Besar-besaran Pejabat DKI, F-PKS: Sangat Disayangkan, Dadakan Banget

Megapolitan
F-Gerindra Minta Pemprov DKI Segera Lelang Jabatan Kepala Dinas agar Kinerja Tak Terhambat

F-Gerindra Minta Pemprov DKI Segera Lelang Jabatan Kepala Dinas agar Kinerja Tak Terhambat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke