Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar Rupiah

Sisakan satu mata anggaran ERP

Masih dalam rapat yang sama, Komisi B DPRD DKI menyetujui usulan anggaran biaya pembayaran tenaga ahli (TA) yang khusus membahas ERP dalam RAPBD 2023 dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

Ismail mengatakan, usulan anggaran biaya pembayaran TA khusus membahas ERP merupakan mata anggaran dari anggaran utama milik Unit Pengelola (UP) Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP).

Anggaran utama UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik senilai Rp 13.560.415.423 (Rp 13,56 miliar).

Kemudian, kata Ismail, Komisi B DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui satu usulan mata anggaran dari anggaran utama milik UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Satu anggaran itu adalah pembayaran TA khusus membahas ERP dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, mata anggaran lain senilai Rp 10 miliar berkait ERP dihapuskan.

"Kalau enggak salah Rp 3 miliar ya (untuk TA)," ujarnya.

Pembahasan pengadaan tanah ditunda

Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan anggaran program pengadaan tanah untuk RTH di Ibu Kota yang diajukan dalam RAPBD 2023.

Program pengadaan tanah untuk RTH itu diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta dengan nilai Rp 75 miliar.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengakui komisinya menahan pembahasan usulan program pengadaan tanah untuk RTH di Ibu Kota senilai Rp 75 miliar itu.

Sebab, katanya, Komisi D DPRD DKI masih ingin terlebih dahulu melihat apakah masih ada sisa anggaran di SKPD DKI lain yang bisa dialokasikan untuk program pengadaan tanah itu.

"Terkait dengan pengadaan lahan, kami hold dulu untuk sementara sampai nanti apakah anggarannya masih ada yang tersisa atau enggak di dinas yang lain," ucap Ida, usai rapat bersama dengan Distamhut DKI, di Grand Cempaka pada 10 November 2022.

"Kalau memang masih perlu, kami tambahin, atau kita 0 (hapus) kan," sambungnya.

Ida mengaku sejatinya ingin menambah anggaran untuk program pengadaan lahan untuk RTH itu. Namun, ia juga perlu melihat kondisi keuangan terlebih dahulu.

"Kalau ada uang, saya sih boleh saja menambah. Kan kita masih belum tahu," ujarnya.