Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menghapus sejumlah program yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Sejumlah program yang dihapus atau pembahasannya ditunda adalah evaluasi jalur sepeda, hibah untuk sejumlah instansi, sosialisasi electronic road pricing (ERP), hingga pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Proses penghapusan dilakukan saat rapat komisi-komisi DPRD DKI bersama dengan sejumlah SKPD se-Ibu Kota di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, pada 10-11 November 2022.

Evaluasi jalur sepeda

Mulanya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam RAPBD 2023 dihapus.

Baca juga: DPRD DKI Gantung Nasib Dana Hibah Usulan Dishub, kecuali untuk Polda Metro Senilai Rp 75 Miliar

"Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai jalur sepeda," kata Gilbert saat rapat di Grand Cempaka, 11 November 2022.

Menurut dia, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi. Karena itu, kata Gilbert, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata dia.

Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling, starbucks keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia," tegas dia.

Baca juga: Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda Rp 1,9 M Usai Diprotes DPRD

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta lantas menghapus sendiri usulan anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda itu.

Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar.

Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023. Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat, 11 November 2022.

Lalu, ia membenarkan bahwa anggaran untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota senilai Rp 1,9 miliar.

Namun, Syafrin akhirnya memutuskan bahwa Dishub DKI menghapus program evaluasi jalur sepeda.

Baca juga: Tak Ada Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pada 2023

Sebab, Syafrin menuturkan, Dishub DKI bakal bekerja sama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.

Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Hibah hingga Rp 485 miliar

Dalam rapat yang sama, Gilbert menyinggung soal anggaran dana hibah yang akan diberikan oleh Dishub DKI Jakarta kepada sejumlah instansi dengan total senilai Rp 485 miliar.

Dalam RAPBD DKI 2023, Dishub DKI mengusulkan anggaran hibah untuk sejumlah instansi dengan total Rp 485.407.344.857 (Rp 485 miliar).

Gilbert menilai, dana hibah tersebut terlalu besar, khususnya hibah untuk Polda Metro Jaya.

Ia menyatakan, instansi yang rencananya menerima hibah dari Dishub DKI sejatinya telah menerima anggaran dari instansi pusatnya.

Baca juga: DPRD DKI Setujui Anggaran Pembebasan Lahan LRT Velodrome-Manggarai Rp 20 Miliar

Dengan demikian, Gilbert menanyakan maksud Dishub DKI memberikan dana hibah untuk sederet instansi itu.

Ia menekankan, RAPBD 2023 yang rencananya akan dipakai oleh Dishub DKI untuk memberikan dana hibah berasal dari uang rakyat.

"Dasarnya apa, buat apa? Kalau sebesar itu buat apa? Anggaran ini (APBD) kan pajak rakyat, Rp 484 miliar apa dasarnya?" tanya dia.

"Ya saya sebenarnya enggak ini ya..., tapi rasanya tidak masuk akal," sambung Gilbert.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyebutkan, dana hibah digelontorkan sesuai dengan permintaan instansi ke Pemprov DKI.

"Khusus usulan hibah, nanti kami tampilkan sesuai surat yang masuk ke Pemprov," ucapnya, dalam rapat yang sama.

Sri melanjutkan, jajarannya menyepakati bahwa pemberian dana hibah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Kecuali, kata Sri, dana hibah diberikan kepada instansi yang memiliki program darurat dan mendesak seperti penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Akhirnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta masih menggantungkan nasib sebagian dana hibah yang diusulkan Dinas Dishub DKI itu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, dari delapan usulan dana hibah, hanya satu usulan di antaranya yang termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dishub DKI.

Satu usulan itu adalah hibah kepada Polda Metro Jaya untuk pengembangan eletronic traffic law enforcement (ETLE) tahap III senilai Rp 75.477.263.795 (Rp 75,47 miliar).

Karena termasuk dalam RKPD Dishub DKI, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan hibah kepada Polda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar tersebut.

Ia melanjutkan, sementara untuk tujuh usulan dana hibah lain dari Dishub DKI kepada sejumlah instansi, bakal dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Dengan demikian, kata Ismail, belum diketahui apakah nominal usulan dana hibah itu bakal berkurang atau bertambah nantinya.

Namun demikian, saat diserahkan ke Banggar, nominal setiap tujuh usulan dana hibah itu tidak diganti.

Sisakan satu mata anggaran ERP

Masih dalam rapat yang sama, Komisi B DPRD DKI menyetujui usulan anggaran biaya pembayaran tenaga ahli (TA) yang khusus membahas ERP dalam RAPBD 2023 dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

Ismail mengatakan, usulan anggaran biaya pembayaran TA khusus membahas ERP merupakan mata anggaran dari anggaran utama milik Unit Pengelola (UP) Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP).

Anggaran utama UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik senilai Rp 13.560.415.423 (Rp 13,56 miliar).

Kemudian, kata Ismail, Komisi B DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui satu usulan mata anggaran dari anggaran utama milik UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Satu anggaran itu adalah pembayaran TA khusus membahas ERP dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, mata anggaran lain senilai Rp 10 miliar berkait ERP dihapuskan.

"Kalau enggak salah Rp 3 miliar ya (untuk TA)," ujarnya.

Pembahasan pengadaan tanah ditunda

Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan anggaran program pengadaan tanah untuk RTH di Ibu Kota yang diajukan dalam RAPBD 2023.

Program pengadaan tanah untuk RTH itu diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta dengan nilai Rp 75 miliar.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengakui komisinya menahan pembahasan usulan program pengadaan tanah untuk RTH di Ibu Kota senilai Rp 75 miliar itu.

Sebab, katanya, Komisi D DPRD DKI masih ingin terlebih dahulu melihat apakah masih ada sisa anggaran di SKPD DKI lain yang bisa dialokasikan untuk program pengadaan tanah itu.

"Terkait dengan pengadaan lahan, kami hold dulu untuk sementara sampai nanti apakah anggarannya masih ada yang tersisa atau enggak di dinas yang lain," ucap Ida, usai rapat bersama dengan Distamhut DKI, di Grand Cempaka pada 10 November 2022.

"Kalau memang masih perlu, kami tambahin, atau kita 0 (hapus) kan," sambungnya.

Ida mengaku sejatinya ingin menambah anggaran untuk program pengadaan lahan untuk RTH itu. Namun, ia juga perlu melihat kondisi keuangan terlebih dahulu.

"Kalau ada uang, saya sih boleh saja menambah. Kan kita masih belum tahu," ujarnya.