Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi D DPRD Sebut Surat Rekomendasi Persoalan Relokasi SDN Pondok Cina 1 Telah Dikirim

Kompas.com - 14/11/2022, 13:58 WIB
M Chaerul Halim,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi D DPRD Kota Depok mengungkapkan, surat rekomendasi untuk mengatasi polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, telah dilayangkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supriatni kepada orangtua murid di SDN Pondok Cina 1 pada Senin (14/11/2022).

Saat itu, Supriatni datang ke SDN Pondok Cina 1 dengan didampingi anggota Komisi D dari Fraksi PDIP Ikravany Hilman.

Baca juga: Tak Ada Guru, Orangtua Siswa Mengajar di SDN Pondok Cina 1 Pagi Ini

Supriatni mengatakan, surat rekomendasi yang berisikan tiga poin sebagai upaya mengatasi polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, telah dikirimkan DPRD Depok pada hari ini.

Surat rekomendasi itu juga telah ditandatangani Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

"Hari ini sudah dilayangkan, surat itu dilayangkan oleh Komisi D dan langsung diteruskan serta ditandatangani Ketua DPRD," ujar Supriatni kepada wartawan di SDN Pondok Cina 1.

Baca juga: Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1 Bukan Protes Sekolah Jadi Masjid, tapi Menolak Dilebur ke Sekolah Lain

Untuk itu, Supriatni meminta orangtua murid untuk bersabar dan mempercayai Komisi D dalam menindaklanjuti polemik relokasi sekolah tersebut.

Selain itu, Supriatni berharap Wali Kota Depok Mohammad Idris segera mengambil solusi terbaik.

"Kami akan berkoordinasi kembali ke pemerintah, sebaiknya bapak-bapak ibu sabar dan percayakan kepada Komisi D. Semoga surat yang kami layangkan, Wali Kota segera mengambil solusi terbaik," ujar dia.

Baca juga: Siswa Datangi SDN Pondok Cina 1 Hari Ini, tapi Tak Ada Guru yang Mengajar...

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum dapat membuat keputusan atas rekomendasi yang dikeluarkan Komisi D DPRD terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, Beji.

Sebagai informasi, rekomendasi itu dikeluarkan setelah Komisi D menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan dan para orangtua murid di Ruang Komisi D DPRD Kota Depok pada Jumat (11/11/2022).

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan bakal menindaklanjuti tiga rekomendasi tersebut, setelah surat resmi rekomendasi dari Komisi D diterimanya.

"Insya Allah kami akan melaporkan dan menunggu surat resmi sesuai dengan mekanisme pemerintahan di Kota Depok," kata Imam saat merespons rekomendasi Komisi D di sidang paripurna, Jumat.

Adapun Komisi D DPRD Kota Depok mengeluarkan rekomendasi atas kekisruhan relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilebur menjadi satu dengan sekolah lain.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan, Komisi D telah merekomendasikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas kekisruhan relokasi SDN Pondok Cina 1.

Anggota Fraksi PKB-PSI ini menyebutkan, untuk sementara waktu, Pemkot Depok harus menunda pembangunan masjid agung, sebelum membangun sekolah yang baru.

"Berkaitan dengan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dialihkan atau dibangun untuk sarana ibadah untuk sementara ditunda, (sambil) menunggu sampai adanya relokasi gedung sekolah pengganti SDN Pondok Cina 1 yang baru," kata Babai saat membacakan poin rekomendasi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Depok, Jumat.

Poin kedua rekomendasi itu, Pemkot Depok dituntut mengembalikan hak-hak siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 mulai pada Senin (14/11/2022).

"Kedua, menuntut mengembalikan hak anak-anak didik bahwa proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan di SDN Pondok Cina 1," kata Babai.

"Dan seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang jadi hak-hak anak didik dikembalikan dan para karyawan serta guru dan anak didik harus menjalan PKBM secara normal," sambung dia.

Terakhir, Pemkot Depok diminta untuk membongkar trotoar Jalan Margonda yang menghalangi akses SDN Pondok Cina 1.

"Proyek revitalisasi trotoar Jalan Margonda yang saat ini sedang menghalangi akses jalan masuk ke dan Pocin 1, maka harus dibongkar atau diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan orangtua serta anak didik yang melintas di jalan tersebut," imbuh dia.

Surat rekomendasi itu kemudian diserahkan Babai Suhaimi kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com