Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT Transjakarta Diminta Hapus Sistem "Tap In" dan "Tap Out"

Kompas.com - 14/11/2022, 22:02 WIB
Reza Agustian,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta yang terkumpul dalam Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia meminta PT Transportasi Jakarta menghapus sistem tap in dan tap out dengan satu kartu untuk satu pengguna.

Sistem baru itu diberlakukan Transjakarta untuk mendukung tarif integrasi dengan transportasi lain seperti MRT dan LRT. 

Namun Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ari Subagyo Wibowo mengatakan, penerapan sistem tap in dan tap out itu sampai saat ini belum sempurna.

Akibatnya, kerap kali muncul berbagai permasalahan seperti penumpang harus membayar dua kali dan timbulnya antrean panjang di halte-halte bus transjakarta.

"Kalau saya tetap mengusulkan untuk menggunakan sistem lama atau single tarif. Seharusnya Transjakarta jangan berfikir untuk merubah, tapi bagaimana uji publik itu yang harus dilakukan dahulu," ujar Ari saat dikonfirmasi, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Tap In Tap Out Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Diduga Ada Kerugian Rp 1,6 M per Hari

Dengan sistem lama, maka pelanggan Transjakarta cukup menempelkan kartu sekali saat masuk halte bus. Satu kartu uang elektronik pun bisa dipakai banyak pengguna.

Akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PT Transjakarta dalam penerapan sistem tap in dan tap out, kata Ari, banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang berlaku sejak bulan Oktober itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik justru dibuat malas menggunakan layanan bus transjakarta akibat penerapan sistem tap in dan tap out yang belum maksimal.

"Jadi korbannya sekali lagi masyarakat yang telah menggunakan Transjakarta, harus didukung dengan sistem yang benar jangan sampai merugikan konsumen," katanya.

Baca juga: Transjakarta Dilaporkan ke KPK akibat Sistem Tap In Tap Out, Ini Penjelasan Pelapor

Adapun PT Transjakarta telah dilaporkan atas dugaan korupsi pemotongan saldo pada penerapan sistem tap in dan tap out ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut dibuat oleh warga bernama Musa Emyus didampingi oleh Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia pada Senin (14/11/2022) sekitar pukul 13.30 WIB.

"Ternyata ada indikasi (korupsi), karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di tap in-nya dipotong di tap out-nya dipotong. Nah itu yang kami pertanyakan, sudah kami buatkan laporannya," kata Musa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin.

Musa mengaku telah melampirkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pada PT Transjakarta.

"Ada barang bukti yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK," kata Musa.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com