Dari TGUPP hingga Jalur Sepeda, Ini "Warisan" Anies yang Dihapus Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tercatat tidak meneruskan sejumlah program peninggalan gubernur pendahulunya, Anies Baswedan.

Salah satu program "warisan" Anies Baswedan yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi adalah membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Sejak hari pertama dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022), Heru Budi menegaskan, dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP.

Baca juga: Warga Bantaran Ciliwung Minta Kompensasi Pembebasan Lahan Normalisasi ke Heru Budi

Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli.

"TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," tegas Heru.

Di rezim Anies, keberadaan TGUPP dengan anggota yang mencapai lebih dari 70 orang kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta karena dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja daerah.

Dikutip dari Antara, anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar Rp 29 miliar. Kemudian, pada 2019-2021 mencapai sekitar Rp 18,9 miliar masing-masing.

Baca juga: TGUPP Bukan Sekadar Tim Gubernur untuk Persiapan Pensiun atau Pencapresan

Adapun pada 2022, di masa jabatan Gubernur Anies yang hanya 10 bulan, besaran alokasi untuk TGUPP direncanakan mencapai Rp 12,5 miliar.

Sementara untuk tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP.

"Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya.Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur," kata Gembong.