Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/11/2022, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan bakal menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait penghentian pembangunan jalur sepeda di ibu kota.

Fahmi mengatakan rencananya dalam pertemuan tersebut Bike to Work akan menyampaikan aspirasi para pesepeda.

"Kami akan lakukan penyampaian aspirasi dengan beradab kepada pihak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta," kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Komunitas Bike to Work: Penghapusan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebuah Kemunduran

"Hanya saja karena sudah melihat jadwal Pj Gubernur yang masih di Bali di acara G20 dan DPRD yang masih di Puncak, Bogor membahas anggaran, maka kami menunggu ketika mereka punya jadwal menerima," tutur Fahmi.

Fahmi pun mengatakan Bike to Work akan semakin aktif mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.

Selain itu Bike to Work juga akan bersurat ke Ombudsman RI mengenai penghentian pembangunan jalur sepeda.

''Kami akan bersurat ke lembaga Ombudsman RI dan Jakarta untuk mengajukan riset dan rekomendasi terkait hal tersebut (pembangunan jalur sepeda)," tutur Fahmi.

Sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menghapus sendiri usulan anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Baca juga: Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar

Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar. Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023.

Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda. Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Sebelum Dishub menghapus sendiri anggaran tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memprotes dan meminta anggaran evaluasi jalur sepeda dihapus. Sebab, menurut Gilbert, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi.

Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling. Karena itu, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," ujar Gilbert.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerjun Payung TNI yang Mendarat Darurat di Rumah Warga di Ciganjur Tak Terluka Sedikit Pun

Penerjun Payung TNI yang Mendarat Darurat di Rumah Warga di Ciganjur Tak Terluka Sedikit Pun

Megapolitan
500 Ton Minyak Bersubsidi Ditemukan Menumpuk di Cilincing, PT KBN: Kami Hanya Sewakan Lahan

500 Ton Minyak Bersubsidi Ditemukan Menumpuk di Cilincing, PT KBN: Kami Hanya Sewakan Lahan

Megapolitan
Saat Heru Budi Yakin Masih Banyak yang Berinvestasi di Jakarta meski Tak Jadi Ibu Kota

Saat Heru Budi Yakin Masih Banyak yang Berinvestasi di Jakarta meski Tak Jadi Ibu Kota

Megapolitan
12 Pohon Tumbang di Jakarta Utara akibat Hujan dan Angin Kencang

12 Pohon Tumbang di Jakarta Utara akibat Hujan dan Angin Kencang

Megapolitan
Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Heru Budi: Kemacetan Tetap Ada...

Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Heru Budi: Kemacetan Tetap Ada...

Megapolitan
Ada 7 Pohon Tumbang di Bekasi Akibat Angin Kencang, 2 Timpa Rumah

Ada 7 Pohon Tumbang di Bekasi Akibat Angin Kencang, 2 Timpa Rumah

Megapolitan
Angin Kencang, TNI Penerjun Payung Mendarat Darurat di Pekarangan Rumah Warga Ciganjur Jaksel

Angin Kencang, TNI Penerjun Payung Mendarat Darurat di Pekarangan Rumah Warga Ciganjur Jaksel

Megapolitan
Cegah Penonton Berdesakan, Polisi Imbau Pintu Masuk Konser Westlife di ICE BSD Dibuka Bertahap

Cegah Penonton Berdesakan, Polisi Imbau Pintu Masuk Konser Westlife di ICE BSD Dibuka Bertahap

Megapolitan
Demi Kurangi 'Pak Ogah', Dishub DKI Siagakan Petugas di 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Bakal Ditutup

Demi Kurangi "Pak Ogah", Dishub DKI Siagakan Petugas di 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Bakal Ditutup

Megapolitan
Eksepsi Teddy Minahasa Ditolak Hakim, Hotman Paris: Kami Paham, Tekanan Publik Sangat Besar

Eksepsi Teddy Minahasa Ditolak Hakim, Hotman Paris: Kami Paham, Tekanan Publik Sangat Besar

Megapolitan
Ada Konser Westlife, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan ICE BSD agar Tak Macet

Ada Konser Westlife, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan ICE BSD agar Tak Macet

Megapolitan
Ibu Sambung Aniaya Balita di Rawa Terate, Diinterogasi RT dan Satpol PP sampai Mengaku

Ibu Sambung Aniaya Balita di Rawa Terate, Diinterogasi RT dan Satpol PP sampai Mengaku

Megapolitan
Banding Viani Limardi atas Pemecatannya Ditolak, PSI Minta DPRD DKI Segera Proses PAW

Banding Viani Limardi atas Pemecatannya Ditolak, PSI Minta DPRD DKI Segera Proses PAW

Megapolitan
PLN Padamkan Aliran Listrik Imbas Tiang Roboh di Cilodong Depok

PLN Padamkan Aliran Listrik Imbas Tiang Roboh di Cilodong Depok

Megapolitan
Pelanggan Kedai Bakmi di Kwitang Parkir Liar Depan Rumah Warga, Ancaman Sanksi: Diderek hingga Denda Rp 500.000

Pelanggan Kedai Bakmi di Kwitang Parkir Liar Depan Rumah Warga, Ancaman Sanksi: Diderek hingga Denda Rp 500.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.