Viral Video SMAN 3 Bekasi Minta Pungutan Rp 4,75 Juta ke Orangtua, Komite Sekolah: Itu Sumbangan

BEKASI, KOMPAS.com - Sebuah  video di media sosial Twitter yang menunjukkan adanya dugaan pungutan jutaan rupiah kepada orangtua murid di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Bekasi.

Video itu diunggah ke Twitter oleh seorang nama pengguna @__istiara.

Dalam video, terlihat seorang pria yang diduga merupakan perwakilan sekolah sedang presentasi di depan orangtua siswa.

Pria tersebut menampilkan powerpoint menunjukkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh orangtua siswa sebesar Rp 4.750.000.

Baca juga: Ada Pungutan Rp 1.000 untuk Ojol di Stasiun Bekasi Timur, Direktorat Jenderal Perkeretapiaan: Itu Biaya Retribusi

Akun @__istiara pun mempertanyakan apakah penarikan pungutan itu dibolehkan. Ia juga turut menandai akun resmi milik Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"@disdik_jabar SMAN 3 bekasi menetapkan pungutan sebesar 4.750.000 dan biaya SPP 350.000 per siswa kelas X. Apakah hal ini sepengetahuan dan ijin @disdik_jabar? Apakah diperbolehkan? @ridwankamil," kicau akun @__istiara.

@disdik_jabar SMAN 3 bekasi menetapkan pungutan sebesar 4.750.000 dan biaya SPP 350.000 per siswa kelas X. Apakah hal ini sepengetahuan dan ijin @disdik_jabar ? Apakah diperbolehkan ? @ridwankamil pic.twitter.com/obIAmrm2vx

— ? ? ? ? ? ? ? (@__istiara) November 10, 2022

Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah Kota Bekasi, Abdul Ekshan Sumino membenarkan adanya pungutan itu.

Namun Ekshan menyebut pungutan sebesar Rp 4.750.000 itu merupakan sumbangan yang bersumber dari orangtua untuk keperluan meningkatkan prestasi sekolah.

"Boleh dibilang itu (sumbangan) sebagai kekurangan pembiayaan untuk meningkatkan prestasi sekolah," jelas Ekshan ketika ditemui awak media, Rabu (16/11/2022).

Karena sumbangan, maka sifatnya sukarela atau tidak wajib.

Ekshan menyebut, sumbangan itu digalang karena ada beberapa kegiatan sekolah yang belum dibiayai pemerintah.

Baca juga: Napi Lapas Cipinang Mengaku Harus Sewa Kardus sebagai Alas Tidur, Kemenkumham: Tak Ada Pungutan Apa Pun

Salah satunya adalah kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN).

"Jadi, sekolah punya rencana seperti yang pembiayaannya sebagian besar sudah dibiayai pemerintah, namun ada langkah-langkah yang belum terbiayai ini dikomunikasikan dengan komite," katanya.

"Dari situ, komite musyawarah atas kebutuhan tadi. Akhirnya, muncul kesepakatan untuk memberikan sumbangsihnya," ucap dia.