PTTUN Turunkan UMP DKI 2022 Jadi Rp 4,5 Juta, KSPI: Upahnya Sudah Dibayar, Masak Dikembalikan?

Kompas.com - 16/11/2022, 22:36 WIB

Muhammad Naufal,

Ihsanuddin

Tim Redaksi

Muhammad Naufal

Penulis

Ihsanuddin

Editor

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.(ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Dalam putusannya, PTTUN menguatkan keputusan pengadilan di tingkat pertama untuk membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 yang diteken Anies Baswedan.

Dengan dibatalkannya Kepgub itu, majelis hakim meminta besaran UMP DKI 2022 diturunkan ke angka Rp 4,5 juta.

"Sikap Partai Buruh dan KSPI menolak. Saya ulangi, sikap partai Buruh dan KSPI menolak keputusan PTTUN," tegas Presiden KSPI Said Iqbal secara virtual, Rabu (16/11/2022).

Ia menyebut, KSPI menolak keputusan PTTUN karena tahun 2022 bakal segera berakhir. Sementara itu, upah para buruh telah dibayarkan.

Menurut Said, para buruh tak mungkin mengembalikan perbedaan nilai dari upah yang diterima.

"Upah itu sudah dibayar, 2022 sudah mau selesai. Masa kami mau mengembalikan upah yang sudah dibayar, pasti buruh akan mengamuk dalam tanda petik ya," urai dia.

Said Iqbal menambahkan, besaran UMP 2022 juga penting sebagai acuan untuk menetapkan kenaikan nilai UMP tahun depan.

UMP DKI 2023 pun kini tengah dibahas oleh Dewan Pengupahan DKI.

"Nah sekarang kalau mau memutuskan UMP (DKI) 2023, masa menggunakan, based on, UMP PTUN? Padahal yang dibayarkan (adalah) UMP yang telah diputuskan oleh gubernur sebelumnya. Kacau ini," ujarnya.

Perjalanan panjang penetapan UMP DKI 2022

Anies saat masih menjabat gubernur dua kali menerbitkan keputusan soal UMP DKI Jakarta 2022.

Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 yang menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp 4.453.935, hanya naik hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749 dari tahun sebelumnya.

Massa buruh kemudian menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya.

Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi melalui Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021.