Menyoal Penghentian Pembangunan Jalur Sepeda, Pemprov DKI Ingkar Janji Turunkan Emisi Karbon?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta menimbulkan polemik.

Pemerintah Provinsi DKI menghapus anggaran Rp 38 miliar untuk pembangunan sekitar 500 kilometer jalur sepeda dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI tahun 2023.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo berdalih, jajarannya perlu mengevaluasi terlebih dulu jalur sepeda yang sudah ada sebelum memperpanjang jalurnya.

"Tentu untuk pembangunan jalur sepeda tahun depan, kami akan evaluasi (jalur sepeda) secara menyeluruh," ucap Syafrin saat ditemui usai rapat mengenai RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Pembangunan Jalur Sepeda Tak Dilanjutkan, Cita-cita Pengendalian Polusi Udara di Jakarta pada 2030 Hanya Mimpi?

Menurut Syafrin, hasil evaluasi jalur sepeda akan menjadi bekal untuk melanjutkan nasib pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Namun, ia tidak bisa memastikan langkah Pemprov DKI terhadap jalur sepeda setelah evaluasi itu.

Tak berfungsi semestinya dan bikin macet

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Gilbert menyebutkan, jalur sepeda justru dipakai tempat parkir dan berjualan pedagang kopi keliling alias starling.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling, 'starbucks' keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia," kata Gilbert di Grand Cempaka, Bogor, Jumat pekan lalu.

Baca juga: Tak Ada Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda, LBH: Pemprov DKI Ingkari Tujuan Pembangunan Kota Berkelanjutan

Gilbert juga meminta anggaran senilai Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 dihapus.

Artinya, anggaran pembangunan sekaligus evaluasi jalur sepeda di Jakarta pada 2023 dinolkan.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata Gilbert, anggota Fraksi PDI-P.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, keberadaan jalur sepeda membuat kemacetan semakin parah.

“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol ketimbang memperlancar (laju) mobil atau motor, justru malah memperlambat,” ujar Eneng dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Komentar dari pegiat sepeda

Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyayangkan langkah Pemprov DKI menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda.

Fahmi menyebutkan, langkah itu justru menimbulkan kesan bahwa jalur sepeda tidak penting dalam sistem transportasi di Ibu Kota.