Menyoal Penghentian Pembangunan Jalur Sepeda, Pemprov DKI Ingkar Janji Turunkan Emisi Karbon?

Fahmi menyebutkan, langkah itu justru menimbulkan kesan bahwa jalur sepeda tidak penting dalam sistem transportasi di Ibu Kota.

"Padahal jalur sepeda merupakan bagian dari upaya beralih dari pembangunan berorientasi mobil ke mobilitas aktif dan mobilitas berbasis transit," ujar Fahmi dilansir dari Kompas.id, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Kritik Anggaran Jalur Sepeda di Jakarta Dihapus, Greenpeace Indonesia: Langkah Mundur Pengendalian Pencemaran Udara

Fahmi mengusulkan, lebih baik Pemprov DKI menyisakan sebagian anggaran untuk memastikan prasarana yang sudah ada berfungsi optimal sebagaimana yang diharapkan.

"Salah satu pekerjaan rumah Pemprov adalah memastikan keselamatan pesepeda karena hanya sebagian jalur sepeda yang terpisah dan terproteksi dari pengguna kendaraan bermotor," kata Fahmi.

Dari pemantauan Bike to Work Indonesia pada Februari 2022, faktor keselamatan menjadi penghambat warga untuk beralih ke sepeda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebab, jalur sepeda yang terproteksi pun tak luput dari okupasi kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima. Selain itu, upaya penegakan hukum oleh petugas berwenang juga minim.

Fahmi mencontohkan, jalur sepeda yang tidak steril dan diokupasi setidaknya terlihat di Blok M arah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.

"Di sana, pengguna kendaraan bermotor bebas melintasi jalur sepeda yang tidak terlindungi. Jalur sepeda juga tak aman karena penutup drainase yang tidak rata," ujar Fahmi.

Baca juga: Pembangunan Jalur Sepeda Dihentikan, Bike to Work Bakal Temui Heru Budi Sampaikan Aspirasi

Fahmi rencananya akan menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda.

"Kami akan lakukan penyampaian aspirasi dengan beradab kepada pihak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta," kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (15/11/2022).

Namun, Fahmi dan rekan-rekan Bike to Work akan menunggu Heru dan DPRD DKI tiba di Jakarta.

"Hanya saja karena sudah melihat jadwal Pj Gubernur yang masih di Bali di acara G20 dan DPRD yang masih di Puncak, Bogor, membahas anggaran, maka kami menunggu ketika mereka punya jadwal menerima," tutur Fahmi.

Langkah mundur pengendalian pencemaran udara

Sementara itu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu berujar, penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda merupakan langkah mundur upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

"Jalur sepeda terproteksi dan belum terproteksi seharusnya masih terus ditambah serta diiringi dengan perbaikan transportasi umumnya, baik kualitas ataupun keterjangkauannya" ujar Bondan kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Berdasarkan hierarki penggunaan jalan, pejalan kaki seharusnya menduduki posisi teratas. Setelah itu, baru diikuti oleh penggunaan sepeda, utility bicycles, dan transportasi umum.