Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh: Pemprov DKI Sampaikan Tak Pakai PP 36 Tahun 2021 untuk Tentukan UMP 2023

Kompas.com - 18/11/2022, 14:45 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebut tak akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menentukan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Hal ini disampaikan salah satu orator saat buruh dari berbagai serikat/federasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022) siang.

Perwakilan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menyebut, ada 15 perwakilan massa aksi yang menemui pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada Jumat ini.

Hasil pertemuan itu, kata perwakilan Aspek, Pemprov DKI kemungkinan tak bakal mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan UMP DKI 2023.

Baca juga: Buruh Temui Perwakilan Pemprov DKI di Balai Kota, Bawa Tuntutan Soal Kenaikan UMP 2023

"Insya Allah, yang mereka sampaikan, (penentuan UMP DKI 2023) tidak akan memakai PP Nomor 36 (Tahun 2021)," ucap perwakilan Aspek saat berorasi di mobil komando, Jumat.

"Semoga ini menjadi Jumat yang berkah bagi kita semua, berkah bagi buruh DKI, dan seluruh rakyat di Indonesia," sambung dia.

Perwakilan itu menyebut, opsi untuk tak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah.

Menurut dia, selain menyampaikan opsi itu, Andri Yansyah juga menyebut bahwa Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan kembali menggelar sidang pengupahan pada Selasa (22/11/2022).

Perwakilan Aspek tersebut menegaskan, buruh akan mengawal sidang pengupahan dan tetap meminta kenaikan UMP DKI 2023 sebanyak 13 persen.

Baca juga: Ada Demo Buruh di Balai Kota DKI, Arus Lalin di Jalan Merdeka Selatan Tersendat

"Selasa (pekan depan) (ada) sidang Dewan Pengupahan, kita lawal, kawal ketat (kenaikan) 13 persen. Mudah-mudahan Pak Pj Gubernur DKI benar-benar menerapkan," ucap perwajilan itu.

Sebagai informasi, setidaknya ada dua tuntutan yang diminta para buruh kepada Pemprov DKI Jakarta pada Jumat ini, yakni kenaikan upah minumum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 sebanyak 13 persen dan penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan resesi global.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menggelar sidang pengupahan perdana berkait nilai UMP DKI 2023 pada Selasa (15/11/2022).

Dalam sidang itu, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen. Sementara itu, unsur pengusaha mengaku merasa berkeberatan dengan permintaan unsur buruh.

Unsur pengusaha sendiri belum mengusulkan nilai UMP DKI 2023 saat sidang pengupahan perdana itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amukan Penonton Gagal Lihat Idola, Berujung Penjarahan dan Perusakan di Konser Lentera Festival

Amukan Penonton Gagal Lihat Idola, Berujung Penjarahan dan Perusakan di Konser Lentera Festival

Megapolitan
Sakit Hati Remaja di Jaktim Dikatai 'Anak Haram' yang Buatnya Gelap Mata Bunuh Ayah Sendiri

Sakit Hati Remaja di Jaktim Dikatai "Anak Haram" yang Buatnya Gelap Mata Bunuh Ayah Sendiri

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Megapolitan
Pengendara Wanita Tewas di Tempat Usai Ditabrak Mobil Pikap di Cilincing

Pengendara Wanita Tewas di Tempat Usai Ditabrak Mobil Pikap di Cilincing

Megapolitan
Problematika Rumah Subsidi, Banyak Pembeli Bertujuan Investasi demi Untung Besar

Problematika Rumah Subsidi, Banyak Pembeli Bertujuan Investasi demi Untung Besar

Megapolitan
Pengamat: Harga Rumah Subsidi Rp 160 Juta-Rp 240 Juta Sulit Diwujudkan sebagai Hunian Layak

Pengamat: Harga Rumah Subsidi Rp 160 Juta-Rp 240 Juta Sulit Diwujudkan sebagai Hunian Layak

Megapolitan
Kualitas Bangunan dan Lokasi Jauh Jadi Penyebab Rumah Subsidi di Cikarang Kosong Terbengkalai

Kualitas Bangunan dan Lokasi Jauh Jadi Penyebab Rumah Subsidi di Cikarang Kosong Terbengkalai

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 25 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 25 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
Soal Kans Sahroni Maju Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Cek Dulu, Dia Siap Lahir Batin atau Enggak?

Soal Kans Sahroni Maju Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Cek Dulu, Dia Siap Lahir Batin atau Enggak?

Megapolitan
Anak Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Sempat Kabur lalu 'Dijebak' Tetangga

Anak Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Sempat Kabur lalu "Dijebak" Tetangga

Megapolitan
Ayah di Duren Sawit Tewas di Tangan Putri Kandung, Ditikam Saat Tidur

Ayah di Duren Sawit Tewas di Tangan Putri Kandung, Ditikam Saat Tidur

Megapolitan
Kota Bogor Tuan Rumah Musda ke-17 Hipmi, Pemkot Minta Pengusaha Belanja Produk Lokal

Kota Bogor Tuan Rumah Musda ke-17 Hipmi, Pemkot Minta Pengusaha Belanja Produk Lokal

Megapolitan
Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 'Wedding Organizer' yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Polisi Tangkap Pemilik "Wedding Organizer" yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com