Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Bakal Guyur Proyek Trotoar Rp 171 Miliar pada 2023, DPRD: Kaji Ulang, Banyak yang Bikin Macet

Kompas.com - 18/11/2022, 15:04 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan trotoar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta sebesar Rp 171 miliar.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritisi rencana anggaran tersebut. Dia meminta rencana pembangunan trotoar itu dikaji secara matang.

Ida meminta perlu kajian mendalam tentang pembangunan trotoar agar tidak menyebabkan kemacetan. Menurut dia, banyak pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan.

Baca juga: Pemkot Depok Tolak Rekomendasi DPRD untuk Bongkar Trotoar di Depan SDN Pondok Cina 1

"Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet," ujar Ida Mahmudah dilansir dari Antara, Jumat (18/11/2022).

Ida menyampaikan, anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar akan digunakan oleh Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi umum terintegrasi.

Karena itu, Komisi D DKI Jakarta menyarankan Dinas Bina Marga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan.

"Ini salah satu rekomendasi Komisi D agar Bina Marga kerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan itu semua," katanya.

Baca juga: Survei IAP: Trotoar di Jakarta serta Fasilitas Pendukung Perlu Ditambah

Dia mengatakan, trotoar harus dikembalikan ke fungsi awal. "Akan saya sampaikan saat rapat Banggar nanti," katanya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan trotoar di Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, Kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Mangga Dua Raya, Daan Mogot dan Mas Mansyur segmen utara.

Ia sepakat bahwa tujuan pembangunan trotoar ini untuk membuat nyaman para pengguna transportasi umum menuju halte TranJakarta, halte pengumpan JakLingko, stasiun MRT, BRT maupun LRT.

"Trotoar ini relevansinya itu untuk akses mobilitas menuju angkutan umum, terutama untuk ke halte TransJakarta. Jadi untuk memberikan kenyamanan masyarakat ke angkutan umum," kata dia.

Baca juga: Kata Orangtua Siswa, DPRD Depok Minta Trotoar Penghalang Akses SDN Pondok Cina 1 Dibongkar

Menurut Hari, pembangunan trotoar ini justru untuk mendukung tidak terjadinya kemacetan lalu lintas. Pasalnya, kata dia, banyak orang yang tak berani naik angkutan umum lantaran trotoar tak memadai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com