Program Kartu Pekerja Jakarta Warisan Anies Dilanjutkan di Era Heru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan melanjutkan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, program itu dilanjutkan karena Pemprov DKI berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja di Ibu Kota.

"Para pekerja berjasa dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta, juga membangkitkan industri dari pandemi Covid-19," kata Andri dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022).

"Untuk itu, program KPJ akan terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membantu memenuhi kebutuhan para pekerja di Jakarta," sambungnya.

Baca juga: Demo Buruh Hari Ini, KSPI Tuding Heru Budi Bakal Hapus Kebijakan Pro Rakyat

Andri berharap, KPJ bisa menjadi kebijakan solutif untuk meringankan beban para pekerja atau buruh di DKI Jakarta.

Bahkan kriteria penerima KPJ saat ini sudah meningkat dari yang awalnya berpenghasilan Upah Minimum Provinsi (UMP)+10 persen menjadi UMP+15 persen.

"Pada umumnya merupakan kepala keluarga, serta menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga. Sebanyak 45.134 kartu telah kami distribusikan sejak 2018 sampai dengan saat ini," ujar Andri.

Baca juga: Soal Program Warisan Anies, Heru Budi: Kami Lanjutkan Jika untuk Kepentingan Warga

Program KPJ merupakan warisan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

“Kartu Pekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak buruh. Ini kami bekerja sama dengan buruh untuk menjangkau lebih banyak (penggunaan kartu pekerja),” ujar Anies di Balai Kota DKI, 1 November 2019.

Dengan memiliki Kartu Pekerja ini, buruh bisa menggunakan transjakarta gratis, menerima pangan bersubsidi, menjadi pelanggan JakGrosir, dan fasilitas KJP untuk anak-anak mereka.