DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman menyebutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum membalas surat rekomendasi SDN Pondok Cina 1.
Padahal, surat itu telah dilayangkan sejak Senin (14/11/2022) lalu.
Bahkan, ia menilai, Komisi D yang menangani urusan pendidikan seperti tak dianggap oleh Pemkot Depok.
"Belum ada jawaban sama sekali, seperti kami (Komisi D) enggak dianggap," kata Ikravani saat dihubungi, Senin (21/11/2022).
Ikravany menegaskan, Komisi D tak mengharapkan Pemkot Depok membalas surat rekomendasi, melaikan ingin tuntutan yang berisikan tiga poin itu direalisasikan.
Baca juga: Idris Janjikan Gedung Baru untuk SDN Pondok Cina 1, Anggota DPRD Depok: Untuk Redam Protes Orangtua
"Lagi pula kami tidak minta dijawab dengan surat, tetapi yang kami tuntut itu bagaimana (direalisasikan). Akhirnya surat tidak dijawab dan tuntutan diabaikan," ujar Ikravany.
Kendati demikian, Ikravany belum dapat memastikan langkah yang akan tempuh Komisi D DPRD Kota Depok, untuk menindaklanjuti persoalan relokasi SDN Ponfok Cina 1.
Sebelumnya diberitakan, Komisi D DPRD Kota Depok mengungkapkan, surat rekomendasi untuk mengatasi polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, telah dilayangkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supriatni mengatakan, surat rekomendasi yang berisikan tiga poin sebagai upaya mengatasi polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, telah dikirimkan DPRD Depok pada Senin (14/11/2022).
Baca juga: Bantah Idris, DPRD Depok Ungkap Belum Ada Rencana Pembelian Lahan untuk SDN Pondok Cina 1
Surat rekomendasi itu juga telah ditandatangani Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.
"Hari ini sudah dilayangkan, surat itu dilayangkan oleh Komisi D dan langsung diteruskan serta ditandatangani Ketua DPRD," ujar Supriatni kepada wartawan di SDN Pondok Cina 1.
Untuk itu, Supriatni meminta orangtua murid untuk bersabar dan mempercayai Komisi D dalam menindaklanjuti polemik relokasi sekolah tersebut.
Selain itu, Supriatni berharap Wali Kota Depok Mohammad Idris segera mengambil solusi terbaik.
"Kami akan berkoordinasi kembali ke pemerintah, sebaiknya bapak-bapak ibu sabar dan percayakan kepada Komisi D. Semoga surat yang kami layangkan, Wali Kota segera mengambil solusi terbaik," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.