Pemprov DKI Hibahkan Rp 15,7 M untuk MUI, Anggota Dewan Sebut karena Ada Program Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco menjelaskan alasan dana hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta lebih besar dibanding Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.

Alasan ini dia ketahui saat rapat pembahasan anggaran antara Pemprov DKI dan Komisi E.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan dana hibah untuk MUI DKI sebesar Rp 15,7 miliar pada 2023. Sementara PWNU dan PW Muhammadiyah masing-masing mendapat Rp 4 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Nilai itu diketahui berdasarkan draft rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2023 yang kini masih dibahas.

Baca juga: PWNU DKI Protes Hanya Dapat Dana Hibah Rp 4 M, Heru Budi: Masih Dibahas

Baco menyebutkan, dana hibah untuk MUI DKI besar karena berkait pemulasaran jenazah.

"Kalau (dana hibah) MUI itu agak besar karena ada program pemulasaran jenazah," kata Baco kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).

"Kami bikin program kayak bimtek atau diklat pemulasaran jenazah, per kelurahan itu empat orang beserta honornya Rp 500.000 sebulan, gitu. Nah itu yang agak bengkak, agak banyak biayanya," ujar dia.

Baco pun mengusulkan, sebagian dana hibah MUI DKI ditarik ke Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI.

"Jadi kesannya enggak bagus ternyata, MUI-nya besar. Sehingga kami akan tarik ke DMI, kira-kira gitu," kata Baco.

Baca juga: PWNU DKI Protes Hanya Dapat Dana Hibah Rp 4 M dari Anies, Minta Heru Budi Revisi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, besaran dana hibah untuk PWNU dan PW Muhammadiyah itu masih jauh dari prinsip proporsionalitas.